Polemik Politik

Visi Kemandirian Ekonomi, Jokowi Dinilai Pro Ekonomi

Oleh : Hasan Zebua )*

Ketua Dewan Pembina Jaringan Pengusaha Muda Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana mengakui bahwa persoalan ekonomi memang cukup sensitif jika disandingkan dengan urusan politik. Namun, sampai saat ini masyarakat masih percaya pada Joko Widodo. Mukhaer menilai pemerintahan Joko Widodo sejak awal mendorong munculnya ekonomi kerakyatan.

            “Visi ekonomi Jokowi adalah kemandirian ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Ada beberapa sektor strategis yang menjadi titik perhatian yaitu kedaulatan pangan yang menyejahterakan, kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional, restorasi ekonomi maritim Indonesia, penguatan teknologi inovasi,” Tukas Mukhaer.

            Selain itu, menurutnya cukup tingginya kepuasan di bidang ekonomi menjadi penanda bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat.

            “Pemerintah telah melakukan segala upaya agar perekonomian Indonesia tetap kuat dan bertahan di tengah gempuran global.” Ujarnya.

            Dalam acara tersebut ratusan Jaringan Pengusaha Muda Muhammadiyah mendeklarasikan mendukung JokowI – Ma’ruf Amin dan memberikan bantuan senilai Rp 1 miliar dalam mengkampanyekan program Gerai Usaha Melati, 1000 startup, 1000 BLK DAN Bank Mikro Pesantren.

            Selama empat tahun memimpin NKRI, Presiden Joko Widodo dianggap telah berhasil mengubah pola pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas. Hal tersebut juga mendapatkan apresisai dari Juru bicara Partasi Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi yang mengatakan bahwa Indonesia sudah berada pada jalur pembangunan yang tepat.

            “Saya mengutip pernyataan sebuah teori ekonomi yang dipakai oleh World Economic Forum, bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang manfaatnya tersebar merata,” tuturnya.

            Berkat Program – Program pro rakyat, Seperti Bantuan Sosial, PKH, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kredit Usaha Rakyat dan Bantuan Siswa Miskin, maka rakyat miskin merasakan buah manis pembangunan. Gizi dan pendidikan bagi anak, modal usaha, hingga pelayanan kesehatan.

            “Program bagi – bagi sertifikat lahan sebesar 5 juta hektar juga telah terbukti meluluhlantakan dominasi kepemilikan lahan oleh kelas tertentu, dan diberikan kepada rakyat kecil. Ini adalah buah manis komitmen politik presiden kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” urainya.

            Tentu tak mengherankan apabila BPS mencatat bahwa ketimpangan ekonomi yang selama 10 tahun era kepemimpinan sebelumnya meningkat tajam, kini menurun. Bank Dunia juga mencatat bahwa pertumbuhan kelompok masyarakat kelas menengah adalah pertumbuhan kelompok penduduk paling cepat, dikarenakan masyarakat miskin dan rentan miskin yang terus “naik kelas”.

            Dalam pidato kebangsaan HUT RI ke – 73, Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun di tengah ketidakpastian pada ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi juga dapat dikendalikan, yakni berada pada kisaran 3,5 persen. Bahkan, pada Juni 2018, pemerintah berhasil menekan inflasi pada angka 0,59 persen. Angka ini terendah dibandingkan inflasi saat hari besar keagamaan nasional selama 7 tahun terakhir. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli masyarakat.

            Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang baik tentu akan berdampaik baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah terus memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, yakni dengan program bantuan sosial. Selain itu Presiden Jokowi juga berhasil meningkatkan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB) setiap tahunnya. Di tahun 2017, peringkat kemudahan berusaha Indonesia berada di posisi 91. Sementara pada 2015 dan 2016, berturut – turut Indonesia berada di level 114 dan 109.

            Selain itu, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi ditandai dengan semakin membaiknya iklim investasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai investasi yang masuk dan peringkat Indonesia sebagai negara tujuan investasi dunia. Hal ini dibuktikan atas capaiannya sehingga UNCTAD PBB menempatkan Negara Indonesia pada peringkat ke – 4 dunia sebagai tujuan utama investasi dunia (2016 – 2018). Posisi ini naik 4 peringkat dari tahun sebelumnya pada periode 2014 – 2016.

            Capaian positif tersebut tentu menandai hasil kerja keras Presiden Jokowi di bidang perekonomian negara. Kemanjuan ini seharutnya dilanjutkan agar buah manis keberhasilan sektor ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jangan sampai sesuatu yang telah maju, harus dibuat stagnan atau mundur kembali karena kesalahan dalam kepemimpinan.

)* Penulis adalah Pengamat Masalah Ekonomi

Show More

Related Articles

Back to top button
Close