Oleh : Muhammad Izmi)*
Forum Umat Islam (FUI) akan menggelar Apel Siaga 313 di seluruh kantor KPU seantero Indonesia pada Minggu (31/3). Aksi yang bernuansa putih tersebut juga diikuti oleh beberapa ormas seperti FPI, GNPF, PA 212 dan berbagai Ormas Islam.
Muhammad Al Khattath selaku sekjend FUI juga menghimbau agar pimpinan Ormas di daerah lain di luar Jakarta untuk membentuk kepanitiaan bersama agar mengerahkan massanya untuk memutihkan KPU tingkat provinsi, kabupaten dan kota pada hari yang sama. Pihaknya mengatakan bahwa gerakan 313 ini bertujuan untuk menuntut KPU agar menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil dan tanpa ada kecurangan. Selain itu juga menuntut seluruh pihak yang mengikuti pemilu agar turut mewujudkan situasi serupa. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu upaya untuk mendelegitimasi KPU sebagai lembaga negara yang netral dan independen.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyoroti pihak – pihak yang sengaja melakukan delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jelang Pemilu 2019. Tjahjo menganggap bahwa KPU maupun Bawaslu menjadi kambing hitam dalam gerakan tersebut. Pernyataan ini merespons hasil survei SMRC yang mencatat ada 23 – 25 persen pendukung Prabowo – Sandi dan 4 – 5 persen pendukung Jokowo tidak percaya terhadap kinerja KPU.
“Saya kita perlu distop upaya delegitimasi KPU dan Bawaslu, karena itu sesuatu hal yang mengkambinghitamkan. Itu adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak tepat,” ujar Tjahjo.
Pihaknya juga meminta kepada semua pihak untuk memberhentikan berbagai upaya yang dapat menjatuhkan citra KPU dengan isu – isu yang menghebohkan publik. Dia meminta masyarakat memberikan dukungan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu berkualitas. Ia juga meminta kelompok – kelompok tertentu tidak menggeruduk KPU untuk menyudutkan KPU. Seperti Aksi Apel Siaga yang digelar Forum Umat Islam FUI.
“Dengan adanya kelompok perorangan yang sudutkan KPU dan Bawaslu itu yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Apalagi sampai demo di depan KPU. Kalau ada masukan, saran, saya kira KPU membuka diri,” Ujarnya.
Lebih lanjut, Tjahjo meyakinkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah berlaku profesional.
“Kinerja KPU dan Bawaslu yang dimulai sejak Pilkada, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dengan proses yang profesional,” tuturnya.
Tentu masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh gerakan ini. Meski jarang terdengar FUI juga dikenal sebagai ormas yang intoleran dan radikal. Sebelumnya, FUI Jogja juga pernah mengancam acara lintas agama di Jogja untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad dan Yesus Kristus dengan tujuan menyajikan pesan damai dari kedua tokoh. Acara tersebut diselenggarakan oleh Indonesian Young Interfaith Peacemaker Comunity.
Saat itu panitia mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan ancaman dari kelompok radikal yang disebut Forum Umat Islam (FUI). Ancaman tersebut membuat Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) harus menarik izin mereka bagi Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC), yaitu kelompok penggerak perdamaian lintas agama untuk menggunakan ruang tersebut.
Komandan FUI Yogyakarta Muhammad Fuad mengatakan bahwa kelompoknya akan membubarkan acara jika YIPC melanjutkan rencana mereka. “Kami akan menutup acara karena menggabungkan Maulid Nabi dan Natal berarti menentang aqidah Islam,” tuturnya.
Track record tersebut menunjukkan bahwa FUI merupakan ormas yang cukup radikal dan intoleran, sehingga dalam pengerahan massa dalam Apel Siaga yang akan dilaksanakan pada 31 Maret nanti, tentu dibutuhkan sikap waspada akan adanya provokasi ataupun konflik horizontal yang mungkin terjadi. Sementara itu, KPU juga telah mempersilakan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi akan menerima perwakilan massa aksi apabila ada waktu.
Namun, hingga saat ini Arief Budiman selaku Ketua KPU mengaku bahwa dirinya belum menerima surat pemberitahuan akan diadakan aksi pada 31 Maret 2019. Tetapi dia akan memastikannya lebih lanjut terkait surat pemberitahuan. Sementara itu terkait tuntutan massa aksi 313 yang meminta KPU menjamin Pemilu 2019 berjalan bersih, Arief mengatakan bahwa KPU tidak sempat berpikir curang karena sibuk bekerja.
“Ya kan KPU sudah menjalankan dengan bersih. Emang kapan KPU curang. Kamu lihat sendiri saya dari pagi nggak berhenti kerjanya. Ini nanti habis masih menyelesaikan banyak surat. Habis itu masih dilanjutkan rapat pleno. Nggak sempat mikir yang nggak baik, nggak sempat, mikirnya yang baik – baik. Mikir Curang aja nggak sempat,” tutur Arief.
)* Penulis adalah Pengamat Masalah Politik
