Oleh : Aisyah Nurila )*
Keamanan sebuah negara tentu merupakan hal yang sangat penting, apalagi sebagai negara maritim yang kaya, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi perubahan lingkungan strategis karena akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan.
Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan TNI-POLRI untuk mendukung upaya menciptakan stabilitas keamanan. Termasuk juga dengan terus melanjutkan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan komitmen dan pencapaian – pencapaian pemerintahan Jokowi di bidang pertahanan. Beberapa diantaranya adalah peningkatan anggaran untuk melengkapi Alutsista sehingga kekuatan pokok minimum dapat tercapai, membangun kesejahteraan dan profesional prajurit TNI, perkuatan pos perbatasan di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Bahkan untuk perbatasan Kalimantan sudah dilengkapi dengan chips agar dapat dipantau bila ada pergeseran.
Pencapaian ini tidak lepas dari komitmen Jokowi yang kuat terhadap pertahanan dan keamanan negara. Komitmen tersebut dapat terlihat dari pensiunan TNI, diantaranya Jenderal (Purn) Moeldoko yang dipilih menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Pada kesempatan yang lain, Presiden Jokowi juga terus menjamin stabilitas keamanan. Namun demikian, Jokowi juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut terlibat dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.
Selain itu mantan Walikota solo tersebut mengharap peran serta masyarakat dalam mencegah dan melawan terorisme. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas keamanan negara.
Jokowi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung peran ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi – organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keluarga untuk menghadang paparan ajaran radikal kepada generasi muda.
Pihaknya juga berharap agar seluruh elemen bangsa mendukung sinergi Kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan elemen – elemen bangsa lainnya dalam mencegah dan melawan terorisme.
“Kami harus tegas menjaga NKRI, meneguhkan Ikrar Bhineka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar – akarnya,” tutur Jokowi.
Ketika terjadi baku tembak di Nduga Papua, Jokowi langsung memerintahkan TNI untuk melakukan pengamanan pada titik–titik tertentu. Pasukan TNI pun diterjunkan ke wilayah Nduga, selain mengamankan wilayah juga mengawal proses pembangunan Jalan Trans Papua.
Ketika diterjunkan bukan berarti pasukan TNI tersebut menguasai sepenuhnya wilayah Nduga. Pasukan TNI tersebut disebar ke beberapa titik di antara distrik – distrik yang ada.
Pengamanan seperti ini dinilai sebagai pendekatan keamanan yang terukur, berdasarkan hasil kajian, analisis dengan berbagai perspektif.
Pendekatan keamanan ini pun berbeda dengan pemerintahan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Dimana pada saat itu operasi militer bisa dilakukan tanpa kalkulasi yang matang dan tak menghitung dampak yang nantinya akan dirasakan masyarakat sipil.
Sehingga saat itu marak berita seperti kasus penculikan aktifis yang sampai sekarang masih meninggalkan beribu tanda tanya.
Stabilitas keamanan tentu merupakan hal yang penting bagi pembangunan di Indonesia. Tentu tidak mungkin investor akan datang ke negara yang keamanannya tidak stabil.
Dalam hal ini tentu dibutuhkan peran lintas sektoral demi terwujudkan kestabilan pertahanan dan keamanan nasional. Moral – moral Pancasila harus terus digaungkan, sikap intoleran juga harus dimusnahkan.
Jangan sampai nilai Pancasila terkoyak hanya karena sebagian golongan menginginkan khilafah menggantikan demokrasi di Indonesia.
Menjelang pesta demokrasi, Ormas Islam konservatif mulai menunjukkan gerakan bernuansa politis, dogma-dogma semakin keras ditiup dengan gelaran berbagai gerakan yang mengatasnamakan agama.
Kelompok tersebut terkadang menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di masjid dengan ceramah ataupun menyebarkan tabloid yang berisi konten – konten yang minim substansi dan cenderung radikal.
Sebagai masyarakat plural/ beragam bangsa, Indonesia telah disatukan oleh Bhineka Tunggal Ika, bukan oleh satu agama saja. Dalam hal ini tentu Pancasila harus kembali menjadi philosophisce grondsag, falsafah dan pandangan hidup bangsa seperti yang dicita–citakan oleh Ir Soekarno.
Radikalisme berkembang akibat pembenaran tanpa mengakui eksistensi agama yang lain. Kelompok radikal mengklaim agama dan kelompoknya yang paling benar. Kesadaran pluralisme beragama tentu perlu dikembangkan, agar tidak tercipta perpecahan maupun kerusuhan.
Peran Pancasila sangat dibutuhkan dimana pola pikir umat beragama tidak boleh melihat sesuatu dengan sudut pandang agamanya saja, namun juga harus melalui sudut pandang kebangsaan, yang artinya harus memahami nilai – nilai dalam Pancasila.
)* Pemerhati sosial-politik
