Oleh : Anisa Rahmawati )*
Salah satu primadona dalam pelaksanaan Nawacita di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan infrastruktur, satu diantaranya berupa pembangunan proyek moda raya terpadu (MRT). Diyakini bahwa MRT akan memberikan dampak berganda, yakni dalam menopang mobilitas masyarakat maupun sebagai pendorong ekonomi baru.
Bila tidak ada aral melintang, moda transportasi massal berbasis rel dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia ini bakal rampung sesuai jadwal. Direktur PT MRT William Sabandar memastikan MRT sudah dapat digunakan publik mulai Maret 2019 mendatang dan diharapkan akan mampu membawa penumpang setidaknya 65 ribu orang setiap harinya. Jumlah ini akan naik secara bertahap.
Pembangunan proyek MRT ini merupakan lembar baru peradaban Jakarta. Tak berlebihan bila Presiden Jokowi menyatakan bahwa kehadiran MRT membawa peradaban baru. Pertama, MRT adalah moda transportasi yang sama sekali baru di Jakarta maupun Indonesia. Tidak ada pembandingnya dalam sejarah Indonesia.
Kedua, Jakarta menjadi sejajar dengan kota-kota di negara maju yang membangun dan mengedepankan moda transportasi massal. Wajah Jakarta yang sumpek, macet, dan tertinggal, sudah mulai membangun pola transportasi ramah lingkungan. Semakin banyak orang yang diangkut oleh transportasi umum membuat pemakaian bahan bakar minyak dihemat. Polusi udara dan kemacetan di jalan raya berkurang. Bukan hanya MRT, Jakarta juga mengembangkan transit oriented development (TOD) dimana terdapat hunian dan pusat bisnis atau perbelanjaan di sana.
Ketiga, transportasi umum modern memaksa pengguna untuk lebih disiplin baik dalam hal waktu maupun perilaku mematuhi aturan, seperti kebersihan dan keamanan. Warga juga dilatih bertenggang rasa dengan sesama pengguna apalagi kepada warga difabel, perempuan hamil, atau lansia.
Keempat, keberadaban juga ditunjukkan oleh fungsi pemerintah yang mendisiplinkan warganya dengan lebih dahulu menyediakan fasilitas angkutan yang memadai. Kampanye beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum menjadi masuk akal untuk dipatuhi warga karena telah tersedianya angkutan umum yang aman, nyaman, dan tarif terjangkau. Tidak beradab adalah bila pemerintah memaksa warganya meninggalkan kendaraan pribadi beralih ke bus atau angkot bobrok.
Pembangunan infrastruktur fisik bagi pemerintahan di era Jokowi sekaligus adalah bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan. Karena itu, tidak heran bila MRT bakal berlanjut pada fase kedua dan seterusnya. Pada akhir 2019, pembangunannya akan dilanjutkan dengan fase kedua yang menghubungkan Bundaran HI-Kampung Bandan, sekaligus pembangunan MRT koridor timur-barat yang menghubungkan Cikarang-Balaraja.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, menyatakan bahwa lembaganya akan mendukung penuh proyek MRT ini. Proyek ini memang tidak akan bisa direalisasikan tanpa sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor industri dan jasa keuangan. Keberadaan MRT akan mendorong pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang lintasannya.
MRT dipercaya akan mengubah pola transportasi warga Jakarta dan mengurangi kemacetan. Sebab moda transportasi massal ini lebih aman, nyaman dan cepat. Catatan yang tak bisa ditinggal terkait MRT adalah peran Jokowi yang berhasil mendobrak kebekuan lebih dari 25 tahun wacana MRT menjadi kenyataan. Pada 1986, Bacharuddin Jusuf Habibie yang menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sudah merencanakan adanya MRT. Di era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang menjabat sejak 1997 hingga 2007 telah dilakukan studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT. Namun baru pada era Gubernur Jokowi, MRT mulai dibangun. Untuk itu, upaya para Gubernur DKI Jakarta terlebih Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur yang memadai di ibukota ini patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Sekarang tugas masyarakatlah untuk menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah.
)* Penulis adalah Mahasiswa PTN di Jakarta
