Oleh : Rahmat Ginanjar)*
21 Mei Dinihari merupakan hari dimana pengumuman resmi dari KPU telah menunjukkan bahwa Indonesia telah resmi menjadikan Jokowi sebagai Presiden 2 periode.
Segala ucapan pun hadir dari berbagai kalangan, baik gubernur maupun liputan dari media asing yang memberitakan tentang kemenangan Jokowi. Namun saat ini bukan kemenangan untuk 01 ataupun 02 saja, melainkan kemenangan bersama karena Indonesia telah menyelesaikan serangkaian proses pemilu dari mulai pendaftaran bakal calon sampai pada pengumuman resmi.
Kekalahan yang dialami oleh Kubu 02 sudah semestinya direspon dengan sikap legowo, bahkan ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga telah memberikan selamat atas terpilihnya Jokowi. Padahal PAN merupakan salah satu pengusung Prabowo – Sandiaga dalam Pilpres 2019.
Sikap seperti itu tentu menunjukkan bahwa persatuan merupakan kemenangan bersama. Kemenangan untuk menahan ego, kemenangan untuk tidak terprovokasi ajakan gerakan people power.
Pesta demokrasi bukanlah ajang untuk saling menjauhkan antar warga yang berbeda pilihan, demokrasi merupakan cara untuk menemukan pemimpin terbaik dari putra terbaik melalui suara yang diberikan oleh masyarakat, dengan prinsip suara rakyat adalah suara Tuhan.
Dalam perjalanan Pemilu, isu seperti hoax, klaim kemenangan hingga fitnah kepada KPU memang menjadi berita yang mengisi berbaga kolom media cetak maupun daring. Namun ketika Bawaslu menerima laporan dugaan kecurangan Pemilu dari tim sukses Prabowo – Sandiaga, Bawaslu menolaknya lantara laporan yang diberikan tidak lengkap, diketahui Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, hanya melampirkan 72 salinan meda daring, tanpa menunjukkan dokumen seperti foto atau video yang menunjukkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Dalam hal ini, simpatisan pendukung 02 pun tentu akan sangat rawan mendapatkan informasi yang telah terdistorsi, dalam benak mereka hanya berisi Pemilu penuh kecurangan, People Power adalah jihad dan sebagainya, sehingga jika nanti muncul berita bahwa Aparat kepolisian mengamankan massa yang melakukan demo, kubu 02 yang tidak terima dengan hasil Pemilu akan semakin menghembuskan narasi bahwa demokrasi telah hancur.
Tentu dibutuhkan kedewasaan berpolitik untuk merawat persatuan, pemerintah juga telah memberikan jalur konstitusi yang memungkinkan kubu manapun melaporkan berbagai dugaan kecurangan, namun pelaporan juga harus memilki data yang kuat. Tidak lantas mengerahkan people power tanpa menunjukkan bukti yang jelas kepada Bawaslu.
Secara logika, apabila kita menuduh adanya kecurangan maka kita wajib menyertakan bukti yang kuat bahwa kecurangan itu ada. Bukan orang lain yang mesti menyanggahnya. Kita harus membuktikan kecurangan itu.
Untuk itulah, tuduhan akan kecurangan merupakan trigger yang cukup berbahaya, atas dasar dugaan pemilu curang, aksi demo yang berujung kericuhan pun terjadi, padahal aksi tersebut rawan disusupi teroris yang ingin membuat suasana semakin mencekam.
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tunjung Sulaksono mengatakan, bahwa Indonesia sedang belajar berdemokrasi, dan salah satu prasyarat utama sebuah negara agar dapat disebut sebagai negara yang terkonsolidasi demokrasinya, adalah ketika masyarakat memandang Pemilu atau demokrasi, sebagai satu – satunya aturan main.
Menurutnya, Apa yang belakangan terjadi seperti penolakan hasil Pemilu atau seruan people power, menunjukkan bahwa Indonesia belum sampai pada tahap consolidated democracy.
Pemilu memang penting bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, namun persatuan sebagai satu bangsa dan negara juga tak kalah penting.
Terlepas dari apapun hasil yang telah diputuskan, kita tentu berharap agar KPU tetap mengedepankan kejujuran dalam penghitungan suara. Karena kemenangan yang didapat dengan kejujuran akan sangat berarti bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemilu merupakan salah satu cara untuk membentuk sebuah pemerintahan yang adil dan benar – benar mewakili rakyat serta memperkokoh persatuan bangsa. Karena itulah seluruh pihak yang terlibat sudah semestinya menjalankan peran secara mulia, baik itu pengawas, peserta pemilu, maupun pendukungnya agar senantiasa meredakan kegaduhan yang tak kunjung usai.
Sikap legowo dalam menerima kekalahan juga sempat ditunjukkan oleh PSI, meski tidak lolos parlemen, PSI juga bertekad akan memperjuangkan aspirasi pemilihnya dengan berkolaborasi bersama civil society dan teman – teman media untuk memperjuangkan aspirasi pemilih. Hal ini tentu menunjukkan bahwa siapapun memiliki peran untuk ikut membangun bangsa.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
