Oleh : Gani Permata )*
Lagi-lagi Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tak berdasar yang menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Kali ini Prabowo menyebut banyak otak-otak jahat di dunia intelijen yang kerap memainkan strategi adu domba untuk memecah belah kesatuan bangsa. Prabowo lantas menjelaskan pernyataannya itu dengan mengambil contoh kasus teror. Pelaku kasus teror bisa dicap dari sekelompok simpatisan agama tertentu padahal hal tersebut belum dapat dipastikan.
“Karena di dunia ini banyak otak-otak kejam, otak-otak jahat yang berkumpul di dunia intelijen. Jadi umpamanya ada aksi teror, ledakan, ledakan bom. Langsung sudah dicap yang melakukan adalah umat Islam. Padahal belum tentu, bisa umat Islam, bisa juga bukan umat Islam,” ucap Prabowo dalam konsolidasi nasional Aliansi Pencerah Indonesia (API) bersama eksponen Muhammadiyah di Hotel Sahid, Jakarta.
Prabowo menganggap hal tersebut merupakan strategi klasik yang disebut dengan divide et impera, divide and rule, pecah belah dan telah dia pelajari saat masih berdinas di militer.
Menanggapi pernyataan Prabowo, Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan tudingan itu tidak benar. Staf Ahli Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan intelijen memiliki kode etik dan sumpah intelijen. Apalagi terkait isu yang sensitif seperti terorisme, saat melakukan pengumpulan bukti dan rapat pendalamannya bisa marathon dan BIN melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait.
“Intelijen bekerja profesional berdasarkan UU dan diawasi oleh DPR selaku wakil rakyat. Jadi semua dipertanggungjawabkan kepada negara. Jika ada tuduhan bahwa otak jahat banyak kumpul di dunia intelijen, itu tidak benar,” ujar Purwanto.
Senada dengan Purwanto, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima mengatakan di era demokrasi banyak instrumen yang mengawasi intel, seperti NGO, DPR dan Parpol.
“Jadi kalau toh ada intelijen yang kotor, yang salah pikir, ya tentunya by product akan dikritisi oleh semua instrumen yang ada. Loyalitas intelijen itu pada figure, pada pemerintah, atau pada negara, itu juga akan terlihat di dalam produk-produk yang dilakukan,” ucap Aria.
Aria menilai mantan Danjen Kopassus tersebut trauma dengan cara orde baru. Sebab, pada zaman orde baru intelijen tidak berfungsi menjadi intelijen negara, melainkan intel dari mantan presiden Soeharto. Prabowo hanya melihat intel pada zaman otoritarian dan represif. Sedangkan intelijen di era demokrasi saat ini berada di bawah pemerintahan yang demokratis.
Sementara itu, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily juga turut mengkritisi pernyataan Prabowo yang mengaitkan otak jahat di dunia intel dengan peristiwa terorisme. Ia menilai Prabowo tidak memiliki simpati kepada aparat, termasuk intelijen, yang juga pernah menjadi korban kekejian aksi terorisme.
“Kembali Prabowo merendahkan kemampuan intelijen dalam mendeteksi aksi terorisme. Ketika semua elemen bangsa mengutuk aksi terorisme justru Prabowo merendahkan dan menuduh intelijen sebagai dalang. Jelas ini tidak bisa dibenarkan,” ujar Ace.
Di era demokrasi ini, tugas intelijen adalah memberikan informasi serealistis mungkin disertai data yang valid untuk pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang diambil tentulah keputusan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan kepentingan rakyat banyak. Jadi sudah sepantasnya sebagai seorang warga negara, Prabowo tidak merendahkan profesionalitas intelijen Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, intelijen mengabdi hanya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan kekuasaan apalagi untuk kepentingan partai.
BIN menegaskan selalu taat asas dan netral dalam menjalankan tugas intelijen. Sebab sudah ada hukum, etika, dan sumpah yang menjadi landasan. Selama hal tersebut tidak berubah, dapat dipastikan asas penyelenggaraan intelijen tetap pada relnya.
)* Penulis merupakan Mahasiswa Universitas Persada Indonesia
