Oleh : Abdul Razak )*
Capres nomor 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bersama Sandiaga Uno dan BPN, akan melawan dugaan kecurangan pemilu. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya akan terus berjuang bersama rakyat. Karena itu, ia akan membuat surat wasiat yang disaksikan oleh pihak keluarga dan ahli hukum di kediamannya di kertanegara, Jakarta Selatan.
“Saya akan kumpulkan ahli hukum. Saya akan membuat surat wasiat saya. Saya katakan, nggak usah nakut – nakuti dengan makar – makar. Orang – orang ini, tokoh – tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal – jenderal itu mempertaruhkan nyawanya sejak muda. Mereka tidak makar. Kita membela negara dan bangsa Indonesia,” tutur Prabowo.
Ia menuturkan dirinya saat ini masih menaruh harapan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja secara jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Mantan Danjen Kopassus itu telah menyatakan sikapnya terkait hasil Pemilu 2019 yang ia nilai curang, “Sikap saya adalah akan menolak hasil pemilu yang curang,” tuturnya.
Namun Prabowo tak merinci lebih detail mengenai maksud wasiat yang akan dibuat oleh Eks Danjen Kopassus itu. Sebelumnya memang Prabowo sempat melontarkan pernyataan jika ia menolak hasil rekapitulasi KPU lantaran banyaknya kecurangan.
Dari pernyataan diatas muncul kesan bahwa surat wasiat yang akan ditulis Prabowo masih terkait dengan sejumlah persoalan makar yang saat ini menjerat para pendukungnya. Selain itu, surat wasiat juga dinilai bagian dari narasi kecurangan Pemilu 2019 yang sering disuarakan oposisi. Sekilas, rencana pembuatan wasiat tersebut tampak sebagai cara kubu 02 untuk melawan hukum. Namun pesan eksplisit dalam rencana pembuatan surat wasiat tersebut adalah Prabowo sedang menggenjot semangat pendukungnya yang setiap hari semakin lemah. Rencana tersebut juga menguatkan kesan bahwa Prabowo siap mengorbankan apapun demi memenangi Pilpres 2019
Wakil Ketua BPN Prabowo – Sandiaga, Priyo Budi Santoso, telah menjelaskan terkait soal surat wasiat yang akan ditulis oleh Prabowo.
“Ketika Pak Prabowo menyampaikan akan nulis surat wasiat, artinya beliau akan mempertaruhkan semua hal atas nama rakyat dan jika rakyat memang menghendaki agar kedaulatan tetap dibela, beliau memilih jalan itu dan tidak akan menyerah,” tutur Priyo.
Namun Priyo juga tidak memperinci lebih jauh soal isi surat wasiat tersebut. Ia kemudian berbicara tentang sosok Prabowo yang disebutnya taat hukum.
Apapun yang akan dilakukan Prabowo dan orang-orang di sekitarnya terkait rencana pembuatan surat wasiat tersebut, menyisakan sebuah pertanyaan mengapa Prabowo memilih menggunalan istilah ‘Surat Wasiat’. Pasalnya, surat wasiat cenderung terkesan sebagai surat pernyataan yang ditulis atau yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia.
Selain merencanakan membuat surat wasiat, Prabowo bersama BPN juga menyelenggarakan acara untuk membeberkan data – data kecurangan Pemilu 2019. Acara tersebut dihadiri oleh Prabowo, Ketua BPN Djoko Santoso, Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon dan lainnya.
Dalam acara tersebut, mereka memaparkan sedikitnya enam bukti kecurangan. Diantaranya, Kartu Keluarga di beberapa tempat mereka nilai manipulatif. Lalu jumlah pemilih tetap yang bermasalah, contohnya, menurut mereka suara pemilih di Jawa Timur sebanyak 7.644.025 orang dengan 5,3 juta orang invalid dan 2,2 juta pemilih ganda.
Selain itu, mereka juga menuding bahwa Situng milik KPU tidak netral, karena sistemnya tidak real time. Selain itu, hasil C1 dinilai manipulatif karena tabel dalam tiap – tiap gambar tidak rapi sehingga mereka curiga bahwa hasil tersebut adalah manipulasi.
Hal tersebut lantas disesalkan oleh cawapres Ma’ruf Amin, yang menyayangkan bahwa kubu Prabowo telah memaparkan bukti kecurangan Pemilu kepada publik.
“Seharusnya diserahkan kepada pihak – pihak yang kompeten. Kan ada Bawaslu, ada KPU. Enggak usah dibuka ke publik,” tutur Ma’ruf Amin.
Menurutnya, sudah ada aturan dan mekanisme yang berlaku. Mestinya disampaikan kepada Bawaslu untuk dibahas disana, selanjutnya penilaian akan diberikan bawaslu seperti apa.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan paparan hasil temuan Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga mengenai Pemilu 2019.
“Masyarakat ya nggak perlu terpancing beberapa hal yang dikembangkan. Nanti negara jadi enggak nyaman,” tutur Moeldoko.
Efek yang diharapkan muncul dari rangkaian tuduhan itu tentu saja adalah terbentuknya opini bahwa pemilu tidak berjalan secara independen, kredibel, dan profesional, sehingga memicu ketidaktaatan publik terhadap hukum yang disalurkan melalui aksi massa. Dengan demikian, publik harus dapat cerdas memahami dinamika yang berkembang agar Indonesia tidak terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan seperti yang terjadi Timur Tengah atau Venezuela.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
