Oleh : Dhita Karuniawati )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan keseriusan luar biasa dalam memberantas korupsi sejak hari pertama menjabat. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo dengan tegas menekankan pentingnya ketegasan dalam menangani korupsi, kolusi, dan penyimpangan lain di pemerintahan. Tekad ini diwujudkan melalui langkah konkret yang diapresiasi berbagai kalangan masyarakat, menciptakan harapan baru dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Tiga bulan pertama pemerintahan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja bidang hukum meningkat tajam hingga mencapai 72,1 persen. Angka ini naik 14,7 persen dibanding survei pada Juni 2024, menandai perubahan positif yang dirasakan masyarakat. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dari berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil untuk memperbaiki sistem hukum dan birokrasi, sesuai dengan poin ketujuh Astacita yang menjadi pedoman kepemimpinannya.
Salah satu langkah konkret yang paling mencolok adalah pengungkapan sejumlah kasus korupsi besar yang sebelumnya dianggap sulit diungkap. Penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku menjadi bukti nyata bahwa pemberantasan korupsi di era Prabowo tidak pandang bulu. Kasus ini telah mengendap selama empat tahun tanpa penyelesaian, namun pemerintahan baru berhasil mendorong KPK untuk kembali menunjukkan taringnya.
Komitmen ini juga tercermin dari visi pemberantasan korupsi yang terangkum dalam tiga pendekatan: penindakan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat. Dalam bidang pencegahan, Presiden Prabowo telah mencanangkan digitalisasi sistem pemerintahan untuk menekan potensi kolusi dan kebocoran anggaran. Keteladanan para pemimpin juga menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan bahwa integritas menjadi nilai utama di setiap tingkatan pemerintahan. Di sisi penindakan, hukuman keras, termasuk pemiskinan para koruptor, ditegaskan sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Selain itu, masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari ulama hingga mahasiswa, diajak aktif berperan dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan optimisme terhadap peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Target skor IPK 45 menjadi tujuan realistis jika upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten. Sebagai catatan, rekor IPK Indonesia tertinggi sebelumnya adalah 40 pada 2019, menunjukkan potensi perbaikan besar yang dapat dicapai melalui langkah-langkah revolusioner yang telah dicanangkan.
Upaya pemerintahan ini juga telah menciptakan momentum besar bagi lembaga penegak hukum seperti KPK untuk memperbaiki citranya. Kritik yang menyebut KPK kurang maksimal pada periode sebelumnya dijawab melalui langkah-langkah berani dalam mengusut kasus-kasus besar. Jika keberhasilan ini terus berlanjut, KPK tidak hanya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat tetapi juga menghapus stigma negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dukungan masyarakat terhadap kebijakan Presiden Prabowo juga sangat kuat, mencerminkan harapan besar terhadap pemerintahan ini untuk mengungkap lebih banyak kasus korupsi, terutama yang melibatkan elit politik dan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, efek jera yang dihasilkan dari penindakan tegas terhadap pelaku korupsi diharapkan mampu menekan jumlah kasus baru.
Langkah-langkah pemberantasan korupsi ini menjadi salah satu pencapaian awal pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendapat apresiasi luas. Dengan terus memperkuat reformasi birokrasi, hukum, dan sistem pengawasan, harapan akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan semakin nyata. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi modal besar untuk melanjutkan agenda-agenda pembangunan lainnya yang juga membutuhkan fondasi pemerintahan yang kokoh dan bebas dari korupsi.
Tak hanya itu, Pemerintahan Prabowo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta memperkuat sinergi antar lembaga hukum. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas
Di sisi lain, Masyarakat dapat berperan dengan berbagai cara, seperti melaporkan tindakan mencurigakan, menolak praktik suap dalam kehidupan sehari-hari, dan mendukung kebijakan antikorupsi yang diterapkan pemerintah. Selain itu, kesadaran akan pentingnya integritas harus ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun sosial.
Di era digital saat ini, masyarakat memiliki akses yang luas untuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik melalui media sosial dan platform pengaduan resmi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga dalam mendeteksi indikasi korupsi di lingkungan sekitar.
Komitmen bersama antara pemerintah dan rakyat sangat penting dalam menciptakan budaya antikorupsi yang kuat. Dengan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk bertindak, diharapkan korupsi dapat ditekan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dapat dipercaya.
100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa pemerintah hanya memberikan janji, tetapi juga bukti nyata atas komitmen mereka dalam memberantas korupsi. Dengan dukungan kuat dari seluruh elemen masyarakat, pemerintahan ini memiliki peluang besar untuk mengubah wajah penegakan hukum dan menciptakan Indonesia yang lebih adil dan berintegritas. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang dalam upaya membangun bangsa yang bersih dari korupsi.
)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
