Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Bantuan pangan menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitasekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Melalui kebijakan yang terukur dan tepat sasaran, negara hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakattetap terpenuhi serta aktivitas ekonomi berjalan dengan baik di berbagai daerah.
Sepanjang Februari hingga Maret 2026, Perum Bulog menyalurkan bantuan pangansecara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Program ini menjadi bagian daristimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga keseimbangan konsumsimasyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secaraberkelanjutan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulogberkomitmen dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional melaluiberbagai program, termasuk penyaluran bantuan pangan. Ia pun memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Bantuan pangan yang disalurkan mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Setiap penerima bantuan pangan (PBP) menerima beras sebanyak 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per alokasi. Sehingga dalam dua bulan penerima memperoleh20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Secara nasional, lanjut Rizal, bantuan diberikan kepada 33.244.408 PBP yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Adapun total pagu yang disiapkan mencapai 664.888 ton beras dan 132.977 kiloliter minyakgoreng.
Opini serupa juga disampaikan oleh Kepala Bapanas sekaligus Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman. Ia menegaskan penyaluran bantuan pangan tersebutmerupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasionalsekaligus meringankan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menilai, bantuan pangan beras dan minyak goreng yang saat ini sedang disalurkan Perum Bulog merupakan bentuk kehadiran negara membantu meringankan ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, efektivitas bantuan pangan turut menentukan keberhasilan pemerintahdalam meredam gejolak inflasi, khususnya pada sektor bahan pokok. Dengandistribusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, kebijakan ini mampu menjadifondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus memperkuatketahanan nasional.
Untuk itu, Ketut berharap Perum Bulog sebagai pengemban penugasan, terusmemacu pendistribusian bantuan kepada seluruh penerima. Adapun realisasipenyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret, telahmenyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi. Secara kuantitas, berassebanyak 7,65 juta kilogram dan minyak goreng sebanyak 1,53 juta liter telahterdistribusikan ke masyarakat.
Selain itu Ketut juga memberikan kabar baik pada penerima bantuan. Iamemastikan, pelaksanaan program stimulus ekonomi kuartal I-2026, yakni bantuanpangan beras dan minyak goreng, terus diperpanjang hingga April.
Dalam konteks tersebut, program bantuan pangan tidak hanya berfungsi sebagaijaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai penggerak stabilitas konsumsi domestik. Ketika masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok, rodaperekonomian nasional dapat terus berputar dengan lebih terjaga.
Untuk diketahui, penugasan bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret berdasarkan surat Kepala Bapanas nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februariyang menyebutkan penyaluran untuk dua bulan tersebut agar dilakukan secara sekaligussetelah terbit anggaran di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.
Dengan total penerima sebanyak 33.244.408 penerima di seluruh Indonesia, ada lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar antara lain, Jawa Barat sejumlah 6.093.530 penerima, Jawa Timur dengan 5.638.478 penerima, Jawa Tengah dengan 5.071.126 penerima, Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima, dan Banten dengan 1.298.597 penerima.
Perhatian pemerintah juga merata untuk wilayah timur Indonesia. Sejumlah provinsi sepertiMaluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah mengalami peningkatan angka penerima bantuan yang cukup signifikan.
Ke depan, keberlanjutan program bantuan pangan perlu diiringi dengan penguatanakurasi data penerima serta sistem distribusi yang semakin presisi dan adaptif. Hal ini penting agar setiap bantuan benar-benar tepat sasaran, merata, dan mampumemberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga terkaitterus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepatsasaran. Koordinasi yang solid mampu mempercepat distribusi bantuan, meningkatkan akurasi data penerima, serta memastikan setiap kebijakan berjalanselaras di lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Di sisi lain, bantuan pangan juga diarahkan sebagai bagian dari strategi jangkamenengah untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Integrasi denganprogram pemberdayaan, seperti peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan pengembangan usaha, membuka peluang bagi penerima bantuan untuk tumbuhmenjadi pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
Dengan pendekatan tersebut, bantuan pangan tidak hanya berfungsi sebagaipenguat daya beli, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjagakesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional secarainklusif di tengah dinamika global yang terus berkembang.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
