Oleh : Raditya Rahman )*
Masih ingat bukan? Tentang aksi 212 yang sempat menjadi topik utama di layar kaca? Gerakan aksi ini dianggap tidak perlu lagi di gelar lantaran mudharatnya yang terlalu banyak bagi masyarakat.
Berbagai pihak mengaku, jika aksi ini banyak mengganggu aktivitas mereka. Mereka merasa terganggu sebab aksi ini menimbulkan banyak kerusuhan. Publik tentu masih ingat Aksi Bela Islam pada 14 Oktober 2016 yang diwarnai dengan perusakan tanaman di depan Balaikota. Atau demonstrasi 4 November 2018 yang berakhir ricuh dan pembakaran mobil polisi. Jakarta dengan segenap polusinya yang ditimbulkan dari asap kendaraan saja sudah cukup mengganggu, apalagi ditambah aksi demonstrasi massal yang sarat kepentingan politik yang menciptakan kebisingan. Kabar buruknya, demonstrasi massal tersebut akan digelar kembali pada 2 Desember 2018, di Jakarta.
Seharusnya, aksi ini dapat berjalan dengan lancar. Sebab umat Islam sangatlah sayang dan menjaga lingkungannya dengan baik. Namun, dengan Aksi Bela Islam yang pernah berakhir ricuh dan menimbulkan kerusakan di sekitaran area demo kemudian memunculkan citra negatif terhadap aksi ini di mata masyarakat. Masyarakat pun menilai aksi yang tadinya dianggap bela umat Islam justru menciptakan kerusuhan.
Apa saja dampak negatif aksi 212 yang akan digelar kembali?
- Kemacetan panjang
Kemacetan panjang saat aksi ini digelar dirasakan begitu nyata oleh warga sekitar. Aktivitas perjalanan mereka menuju ke tempat kerja dan tempat lain menjadi terganggu dan berakibat pada keterlambatan.
- Kerusakan tanaman pada taman – taman di sekitaran area demo
Saking banyaknya pengunjuk rasa 212 yang turun ke jalan, mengakibatkan para demonstran ini menempati lokasi mana saja yang dianggap nyaman untuk berorasi. Mereka tak pandang bulu jika yang mereka pijak itu adalah tanaman yang jiga butuh hidup. Akhirnya, sejumlah tanaman di taman sekitaran area demo ini rumpes dan rusak terinjak – injak. Padahal, petugas taman sudah bersusah payah menata dan merawat tanaman itu. Memang erdengar sepele, namun dampaknya bagi lingkungan begitu besar terkait oksigenasi kota.
- Kebisingan
Teriakan – teriakan yang dikobarkan oleh para pendemo untuk menuntut Basuki Tjahya Purnama yang pada saat itu dituding melakukan penistaan agama terdengar riuh di telinga. Semangat mereka untuk memperkarakan gubernur DKI Jakarta kala itu juga menimbulkan kebisingan yang teramat. Sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
- Polusi
Pembakaran sebuah kendaraan juga turut menjadi sorotan masyarakat bahwa aksi ini sangat tidak layak untuk ditiru. Pasalnya, perilaku mereka mendekati anarkis dengan membakar kendaraan yang berujung pada polusi. Asap hitam akibat pembakaran kendaraan tersebut mengepul di udara menambah aroma sesak di dada baik demonstran maupun warga sekitar.
Menurut beberapa warga yang kontra dengan aksi ini menuturkan “mengapa harus ada sebuah tindakan jika mudharatnya terlalu banyak melebihi nilai baiknya?” benar saja, banyak yang kemudian sependapat dengan penuturan itu. Pun ormas Islam seperti warga NU dan Muhammadiyah juga diduga kontra dengan aksi ini, menimbang banyaknya mudharat yang ditimbulkan.
Realitas yang terjadi memang demikian. Banyak yang tidak setuju dengan aksi ini sekalipun dari umat Islam seperti ormas NU dan Muhamadiyah juga. Selain alasan banyak mudharatnya, ternyata aksi ini banyak yang mengira disusupi angan politik yang berusaha menjatuhkan kubu lawan dengan cara sedemikian rupa.
Perdamaian dan jalur diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah sudah tidak lagi terpakai oleh pelaku aksi ini. Mereka langsung menuding dan memvonis hukum pelaku yang tengah melakukan kekeliruan yang saat itu dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama . seharusnya, kasus ini di telaah dulu. Jika memang pelaku penista agama itu memang tidak sengaja melakukannya karena tidak tahu hukum, maka wajib bagi mereka mengarahkan. Toh, pihak pendemo masih bisa meminta Basuki Tjaja Purnama untuk meminta maaf secara terbuka.
Namun, kayu sudah terlanjur menjadi arang. Hukum sudah ditegakkan dan demo yang terkenal dengan beberapa kerusuhannya itu sudah terlanjur digelar. Tak adalagi kata berunding untuk menegakkan masalah ini. Padahal, Islam sendiri sangatlah menyukai perdamaian dan pelurusan masalah secara Islami. Hal demikianlah yang kemudian memperkuat dugaan sebagian masyarakat yang kontra dengan aksi ini bahwa ada unsur politik pada peristiwa demo 212.
Begitu kiranya isu politik yang terjadi. Banyak yang mengatas namakan Islam demi memperoleh pencitraan di mata masyarakat. Seperti halnya politik yang banyak terselip di gerakan 212 ini. Sedikit banyak, motivasi ini terbaca oleh masyarakat luas bahwa aksi ini memang sudah berbaur dengan politik. Demi kepentingan politik, aksi digelar secara besar – besaran untuk mempengaruhi pemikiran rakyat. Karena rakyat Indonesia mayoritas adalah muslim maka isu agama menjadi komoditas yang cukup laris untuk diperjualbelikan, khususnya jelang Pilpres 2019. Mempertimbangkan segala kemungkinan tersebut, penulis bertanya dalam hati, masihkan percaya dengan gerakan tersebut?
)* Penulis adalah pemerhati politik.
