Oleh : Gani Maruna*
Pemerintah Indonesia memprioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, pendekatan kesejahteraan akan menjadi prioritas utama.
Walaupun pembangunan kesejahteraan untuk Papua dan Papua Barat masih menjadi tantangan besar, karena keunikan wilayah geografisnya, latar belakang masyarakatnya, kondisi alamnya, dan faktor yang saling berkombinasi. Namun tantang tersebut bukan menjadi halangan bagi Pemerintahan Presiden Jokowi secara jelas menegaskan akan memprioritas pendekatan kesejahteraan di dua provinsi Papua dan Papua Barat.
Pendekatan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua agar dapat sejajar dengan provinsi yang lain dengan memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua bias dilaksanakan.
Kelimanya adalah percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.
Dari segi pendidikan, dilakukan program pembangunan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.
Beberapa indikator kesejahteraan di Papua Barat dan Papua masih dibawah kesejahteraan sosial nasional, namun pemerintah yakin dengan kerja sama para pemangku kepentingan dan masyarakat Papua dan Papua Barat pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan sosial Papua dan Papua Barat akan betul-betul bisa berjalan dan untuk mengurangi kesenjangan yang ada.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah Indonesia memrioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS) tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Papua Barat masih lebih tinggi dari Papua yaitu Papua Barat sebesar 7,60 sedangkan Papua sebesar 6,69, namun rata-rata nasional masih jauh di atasnya yaitu 8,48. Akses terhadap sumber air masih rendah untuk Papua dan Papua Barat, yakni 79,69 persen untuk Papua Barat, untuk Papua 62,7 persen sedangkan rata-rata nasional 90,21 persen.
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dari segi pendidikan, dilakukan program pengembangan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.
Kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat menjadi bukti keseriusan pemerintah. Sehingga menjadi jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu proses pembangunan yang sudah berjalan, harus terus dilaksanakan dan diyakini dapat menyejahterakan masyarakat Papua. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Bumi Cendrawasih agar sejahtera dan maju, tetap semangat dan saling bahu-membahu untuk menjadi hebat.
*Penulis adalah Mahasiswa FISIP Universitas Hasannudin
