Oleh: Sylvia Mote *)
Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, namun tantangan besar masih mengemuka, terutama di wilayah timur sepertiPapua. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional telah menurun menjadi 19,8% dari 21,6% pada 2022. Meski demikian, target ambisius 14% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menuntut kerja ekstra keras dari seluruh elemen bangsa. Papua menjadiwilayah strategis sekaligus kritis dalam misi besar ini karena kompleksitas geografis, sosial, dan kultural yang memengaruhi kualitas gizi anak.
Pemerintah Provinsi Papua telah menegaskan komitmennya melalui peluncuranGerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), sebuah inisiatif kolaboratif yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Program ini bukan sekadarkegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian lintas sektor yang dirancang sebagai gerakan sosial berkelanjutan. Melalui Genting, setiap pejabat dan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah didorong menjadi Orang Tua Asuh bagi anak-anak berisiko stunting di berbagai kabupaten. Langkah tersebutdiharapkan memperkuat pendekatan berbasis komunitas yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap tumbuh kembang generasi Papua.
Aryoko menjelaskan bahwa Genting merupakan bagian dari capaian 100 hari kerjaGubernur dan Wakil Gubernur Papua yang telah diintegrasikan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) transisi. Pendekatan inimenyatukan berbagai program lintas sektor, dari kesehatan, pendidikan, hinggaketahanan pangan, dalam satu sistem kolaboratif. Pemerintah daerah menempatkanpeningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai poros utama pembangunanPapua menuju 2030, dengan stunting sebagai indikator fundamental keberhasilan.
Di lapangan, langkah-langkah nyata juga terlihat di berbagai kabupaten. KabupatenNabire, misalnya, berhasil mencetak prestasi sebagai juara pertama dalam Lomba Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Papua Tengah. Kepala BapperidaKabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, menilai capaian tersebut merupakan hasil kerjakolektif dari semua pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hinggamitra swasta. Ia menekankan bahwa keberhasilan itu bukan karena kebetulan, melainkan buah dari konsistensi menjalankan regulasi nasional, khususnya Perpres72 Tahun 2021, yang kini diadaptasi secara lebih efisien di daerah.
Kabupaten Nabire menerapkan empat aksi konvergensi utama sebagaipenyederhanaan dari delapan aksi sebelumnya, sehingga koordinasi menjadi lebihcepat dan efektif. Hasilnya, pelaksanaan program gizi, edukasi kesehatan ibu-anak, dan monitoring berbasis data menjadi lebih terintegrasi. Namun, keberhasilanadministratif ini belum sepenuhnya tercermin dalam angka prevalensi. Data SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Nabire berada di angka 21,7%, meskisurvei e-PPGBM internal menunjukkan tren penurunan hingga 12,9%. Perbedaan inimencerminkan adanya tantangan metodologis dalam pengumpulan data, tetapi juga menggambarkan bahwa masih dibutuhkan konsistensi dalam sistem pelaporan dan verifikasi di tingkat lapangan.
Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menegaskan bahwa stunting bukansekadar persoalan tinggi badan, tetapi masalah serius yang mengancam kualitassumber daya manusia masa depan. Ia mendorong seluruh pihak agar memahamistunting sebagai isu gizi dan pola asuh, bukan faktor keturunan. Perspektif inipenting untuk mengubah paradigma masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadarankolektif bahwa setiap keluarga memiliki peran vital dalam pencegahan.
Pemerintah pusat sendiri terus memperkuat dukungan bagi Papua melalui kebijakanyang terintegrasi antara sektor kesehatan, pangan, pendidikan, dan pemberdayaanmasyarakat. Pendekatan whole-of-government yang digagas oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadipedoman bagi daerah untuk membangun sistem penanganan stunting berbasis data dan aksi nyata. Papua, dengan karakteristik sosial yang unik, membutuhkan adaptasikebijakan yang kontekstual, namun tetap berpijak pada prinsip nasional: percepatanpenurunan stunting harus menempatkan anak sebagai pusat perhatianpembangunan.
Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Pendudukdan KB, serta lembaga mitra seperti Yayasan Wahana Visi Indonesia dan PT Freeport Indonesia, berperan aktif dalam mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi. Kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud integrasi antara kebijakanpemerintah dan partisipasi masyarakat sipil. Dalam setiap program, pemerintahdaerah menekankan pentingnya inovasi berbasis data agar setiap intervensi dapatterukur dan tepat sasaran.
Kunci keberlanjutan gerakan ini terletak pada empat strategi yang diungkapkanWabup Burhanuddin: koordinasi, komitmen, kerja sama, dan kolaborasi. Empatprinsip ini menjadi pondasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Papua untukmembangun sistem yang kuat, berorientasi hasil, dan responsif terhadap tantanganlapangan. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan mekanisme evaluasi tahunanguna memastikan program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampakyang terukur terhadap penurunan angka stunting.
Melalui kebijakan yang berpihak, kerja kolektif yang terukur, dan komitmen yang konsisten dari semua pihak, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi contohsukses dalam percepatan penurunan stunting di kawasan timur Indonesia. Di bawahpayung kebijakan nasional dan dengan dukungan masyarakat yang solid, perjuanganmelawan stunting di Papua bukan sekadar misi kesehatan, tetapi gerakan sosialuntuk memastikan setiap anak tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi bagian darimasa depan Indonesia yang gemilang.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua
