Oleh : Muhammad Irsyad )*
Dukungan elemen masyarakat terhadap Jokowi-Ma-ruf sebagai Presiden dan Wapres terus mengalir. Salah satu elemen masyarakat itu adalah kelompok buruh yang diwakili oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Bahkan, dua organisasi dua organisasi buruh terbesar tersebut mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengganggu pelantikan Presiden dan Wapres terpilih.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo pada Senin (30/09). Keduanya siap mendukung pemerintahan Jokowi di periode kedua.
Presiden KSPSI Andi Gani menyebut bahwa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Said Iqbal mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gani mengatakan bahwa Said Iqbal memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi secara legowo, meski pada Pilpres 2019 lalu KSPI mendukung Prabowo Subianto.
Said mengatakan, ketika kompetisi sudah selesai, kita perlu menjaga presiden yang terpilih secara konstitusional.
Kedua Organisasi Buruh KSPSI dan KPSI, telah siap mendukung pemerintahan Jokowi. Gani juga menghimbau agar tidak ada pihak yang menggagalkan pelantikan Pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin.
Kedua organisasi tersebut juga sepakat menyatakan sikap untuk menegaskan dukungan kepada Bapak Jokowi, dan jangan pernah ada kegiatan inkonstitusional apalagi ada tindakan inkonstitusional yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Said Iqbal mengatakan, buruh memiliki peran dalam memastikan pemerintahan Jokowi dapat berjalan sesuai konstitusi. Pihaknya mengatakan telah menyampaikan sejumlah gagasan terkait kepentingan buruh.
Iqbal juga menginginkan agar pelantikan Presiden yang rencananya akan diadakan pada 20 Oktober 2019, agar menjadi pemerintahan yang sah, sehingga dapat menjalankan semua amanat rakyat, mempunyai kepentingan untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden beberapa gagasan dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan itu dalam konstitusi dan damai.
Sedangkan Iqbal juga sempat membahas terkait dengan penolakan buruh akan revisi UU Ketenagakerjaan, revisi PP 78 tentang pengupahan buruh, dan meminta iuran BPJS kelas 3 tidak dinaikkan karena dinilai merugikan buruh.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, revisi undang – undang Ketenagakerjaan masih dalam tahap kajian. Pemerintah tengah mengumpulkan aspirasi dari pemangku kepentingan untuk membahas revisi undang – undang tersebut.
Ia juga mengatakan, perubahan UU Ketenagakerjaan akan mencakup pembentukan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
Setelah pertemuan dengan kedua pimpinan serikat buruh tersebut, Jokowi mengatakan bahwa hasil pertemuan antara dirinya dengan pimpinan serikat buruh adalah, mendiskusikan tentang bagaimana membangun iklim investasi yang baik dan berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Pertemuan antara pemimpin negara dengan pimpinan serikat buruh tersebut tentu memiliki makna penting. Kita tahu bahwa Said Iqbal merupakan sosok yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Tak terhitung sudah dia memimpin aksi untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi.
Pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut tentu menjadi pertanda bahwa apa yang diperjuangkan Said Iqbal dengan KSPI adalah murni untuk kepentingan kaum Buruh. Bukan didasari oleh dendam pribadi.
Sebagai salah satu konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia, KSPI memiliki strategi KLAP. Konsep, Lobi, Aksi dan Politik. Hal ini lah yang mendasari bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari strategi perjuangan KSPI, yakni melakukan lobi.
Ketika beberapa sejawat mengatakan, berkali – kali aksi dilakukan dengan mengerahkan massa, mengapa masih menemui jalan buntu, apakah tidak ada cara lain? Misalnya dengan memaksimalkan proses lobi, sama seperti yang sudah dimaksimalkan oleh Said Iqbal terhadap Joko Widodo.
Pada kesempatan yang sama, Iqbal mengatakan bahwa Buruh bagian dari rakyat, mempunyai kepentingan untuk menyampaikan kepada Presiden terkait dengan beberapa gagasan dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan amanatnya dalam konstitusi.
Artinya pertemuan tersebut bukan hanya sekedar untuk menyampaikan puja – puji terhadap pemerintah saja, tetapi juga menjadi ajang menyampaikan aspirasi dari para buruh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Kita semua tentu menginginkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya dapat menjalankan mandat konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demokrasi haruslah mendapat tempat di NKRI.
Di sisi lain, Said Iqbal juga sempat mengusulkan kepada Jokowi, agar posisi Menteri Ketenagakerjaan pada periode selanjutnya berasal dari serikat buruh.
Sementara itu, Jokowi mengatakan telah menerima banyak usulan nama untuk menempati posisi menteri termasuk Menteri Ketenagakerjaan. Jokowi menilai usulan Menteri Ketenagakerjaan dari serikat buruh cukup baik.
Pertemuan ini tentu menunjukkan betapa demokrasi tidak memerlukan rasa dendam, meskipun sebelumnya Iqbal mendukung Prabowo, namun Jokowi tampak memberikan waktu untuk mendengarkan aspirasinya dan Iqbal juga tidak ada dendam dengan presiden terpilih, justru malah menjaga agar pelantikan Presiden dapat berjalan lancar.
)* Penulis adalah pemerhati sosial politik
