Oleh: Dewi Ayu Mahardika*
Pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya strategis ini bukan sekadar program bantuan gizi bagi kelompok rentan, melainkan langkah komprehensif yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk menjadikan MBG lebih dari sekadar intervensi nutrisi, pelibatan aktif UMKM dan elemen masyarakat yang telah dilakukan menjadi kunci sukses implementasinya secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Program MBG tidak hanya menjangkau anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, tetapi juga menyertakan peran pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, dalam rantai pasokannya. Ini menunjukkan bahwa MBG tak semata-mata soal makanan, melainkan juga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Sebagaimana ditegaskan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani, program ini adalah investasi jangka panjang yang bukan hanya memperkuat aspek kesehatan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan melibatkan UMKM sebagai penyedia bahan pangan maupun pengelola dapur MBG.
Pelibatan UMKM merupakan langkah strategis yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan menjadikan pelaku usaha kecil sebagai bagian dari solusi nasional, negara membangun ekosistem yang tidak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga menyejahterakan pelaku ekonomi akar rumput. Terlebih, data menunjukkan UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Integrasi mereka dalam program MBG memberi jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terpusat, melainkan tersebar merata hingga pelosok daerah.
Direktur Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menyampaikan bahwa setiap dapur MBG dikelola oleh satuan pelaksana pemberian gizi (SPPG) yang terdiri atas kepala dapur, ahli gizi, akuntan, serta relawan dari masyarakat. Pendekatan ini mengukuhkan bahwa implementasi program tidak digerakkan secara top-down, melainkan melalui gotong royong dan partisipasi masyarakat. Di sinilah pentingnya pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat serta UMKM agar mereka mampu memenuhi standar gizi yang ditetapkan, sekaligus memperluas pengetahuan dan praktik hidup sehat di lingkungannya masing-masing.
Kegiatan pelatihan di Sleman, Yogyakarta, adalah contoh konkret dari sinergi antara negara dan rakyat dalam menyukseskan program nasional. Pelatihan ini tidak hanya memperkenalkan konsep gizi seimbang, tetapi juga membuka ruang bagi UMKM lokal untuk menjadi mitra penyedia bahan baku dapur MBG. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program ini tidak berhenti pada penerima makan bergizi, tetapi juga dirasakan oleh petani, peternak, nelayan, dan pengusaha kecil yang terlibat dalam rantai penyediaan pangan lokal.
Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono menyoroti pentingnya penentuan lokasi dapur MBG agar dekat dengan pusat kegiatan masyarakat, seperti sekolah rakyat. Hal ini penting untuk efisiensi operasional sekaligus mempermudah pemantauan. Ia juga menekankan potensi Sleman sebagai lumbung pangan yang mampu menopang program secara berkelanjutan. Pemanfaatan bahan lokal yang melimpah seperti padi, telur, dan cabai menjadi peluang besar untuk mendorong ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Potensi ketahanan pangan daerah yang terintegrasi dengan program gizi nasional ini adalah bentuk nyata pembangunan inklusif. Ketika petani lokal menjadi pemasok bahan makanan, nelayan menyuplai ikan segar, dan UMKM mengolah serta mendistribusikannya melalui dapur MBG, maka terjadilah sirkulasi ekonomi yang adil dan merata. Ini juga memperkuat prinsip kemandirian pangan yang selaras dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Tidak hanya di Jawa, komitmen memperluas jangkauan MBG juga terlihat di Papua Barat. Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menegaskan pentingnya pemerataan akses gizi hingga ke distrik-distrik terpencil seperti Masni di Kabupaten Manokwari. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi yang layak adalah hak dasar setiap anak bangsa, dan implementasi MBG di Papua Barat menjadi simbol keadilan pembangunan. Dukungan pemerintah pusat terhadap wilayah terluar ini penting, namun yang tak kalah vital adalah pemberdayaan petani dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku makanan bergizi.
Anggota DPRK Manokwari, Yusak Yusanto Sayori, bahkan menyerukan agar bahan baku MBG diprioritaskan dari petani lokal, sebuah langkah bijak yang akan memutus ketergantungan pada impor atau suplai dari luar daerah. Pendekatan ini tidak hanya menguatkan ekonomi daerah, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap program MBG itu sendiri.
BGN juga telah membuka tiga jalur partisipasi dalam pembangunan dapur MBG, yaitu Dapur Mandiri yang dibangun oleh swasta atau masyarakat, Dapur Mitra oleh pemerintah, dan Dapur BGN yang dikelola langsung oleh lembaga tersebut. Setiap dapur mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat setiap hari. Dengan keterlibatan minimal tiga tenaga inti dan beberapa relawan, dapur MBG berpotensi menjadi pusat edukasi gizi sekaligus pusat aktivitas ekonomi lokal.
Keterlibatan UMKM dan masyarakat bukanlah pilihan, melainkan keharusan karena Indonesia ingin menjadikan program MBG sebagai fondasi generasi emas yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena pada akhirnya, transformasi besar tidak lahir dari kebijakan pusat semata, melainkan dari keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa. Makan bergizi bukan lagi sekadar kebutuhan dasar, tetapi bentuk keberpihakan negara pada masa depan bangsanya. Dan masa depan itu dimulai hari ini, dari dapur-dapur kecil yang menyajikan harapan besar.
*Penulis merupakan pemerhati gizi masyarakat
