Akses Rumah Layak untuk MBR Makin Mudah — Program Subsidi & FLPP Jadi Andalan
Oleh: Bara Winatha*)
Upaya pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang 2025. Berbagai program mulai dari subsidi administrasi, peningkatan kuota pembiayaan rumah subsidi, hingga penguatan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus digalakkan untuk memastikan semakin banyak keluarga dapat menikmati rumah yang aman dan terjangkau. Langkah ini menjadi strategi penting untuk menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Pemerintah terus bekerja secara sinergis bersama perbankan serta pelaku industri properti untuk memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar catatan SLIK bagi MBR bisa ditinjau kembali atau bahkan dihapuskan untuk kepemilikan rumah subsidi. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar dan negara harus hadir dengan memberikan perlindungan serta kemudahan, bukan justru menciptakan hambatan yang berat bagi rakyat kecil. Pemerintah telah memberikan dukungan besar terhadap Program 3 Juta Rumah melalui peningkatan anggaran Kementerian PKP hingga 100 persen dan perluasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang melonjak dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Pemerintah juga telah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit, di mana lebih dari 220.000 unit rumah subsidi telah terealisasi hingga akhir November 2025.
Upaya memperluas akses rumah subsidi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga didukung oleh kebijakan progresif di tingkat daerah. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sidiq Prananto Sulistyo, mengatakan bahwa Program Gratispol merupakan salah satu terobosan penting untuk menghilangkan kendala biaya awal yang selama ini menjadi beban terberat bagi MBR. Melalui program ini, pemerintah provinsi menanggung seluruh biaya administrasi pembelian rumah subsidi, mulai dari jasa notaris, provisi bank, biaya PPAT, balik nama sertifikat, hingga biaya administrasi lain yang biasanya harus dibayar di muka. Ia menegaskan bahwa program ini adalah bukti nyata keseriusan Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses hunian layak yang lebih terjangkau dan inklusif.
Di sisi industri, dukungan dari para pengembang properti juga memainkan peran penting dalam mempercepat realisasi rumah subsidi. Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali, mengatakan bahwa gelaran REI Banten Property Expo 2025 menjadi momentum untuk memastikan manfaat kebijakan pemerintah dapat tersalurkan secara optimal. REI Banten menargetkan realisasi pembiayaan hingga Rp150 miliar, tergantung pada kecepatan proses perbankan dalam menyelesaikan berkas-berkas KPR. Ia juga menyoroti berbagai kebijakan pro-MBR dari pemerintah pusat seperti BPHTB dan PBG nol rupiah di delapan kabupaten/kota di Banten, suku bunga flat KPR 5 persen, serta subsidi uang muka Rp4 juta. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan dorongan kuat terhadap kebangkitan sektor properti yang sempat tertekan akibat perlambatan ekonomi di awal tahun.
Perpaduan kebijakan pusat dan daerah serta partisipasi pelaku industri menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu lokomotif pembangunan nasional yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Rumah merupakan fondasi bagi stabilitas sosial, pendidikan keluarga hingga peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, berbagai instrumen dipersiapkan agar MBR dapat mengakses rumah layak dengan proses yang semakin sederhana, biaya yang lebih ringan, dan kualitas hunian yang sesuai standar. Kenaikan anggaran Kementerian PKP, peningkatan kuota FLPP, stimulus BSPS, hingga penguatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan menunjukkan arah kebijakan yang semakin inklusif dan berpihak pada rakyat kecil.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rusun di berbagai kota besar, sehingga MBR dapat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan antara pusat kota dan daerah pinggiran sekaligus meningkatkan efisiensi biaya hidup masyarakat. Dengan memaksimalkan aset negara, rusun dapat dibangun lebih cepat dan terjangkau tanpa mengurangi standar kualitas.
Di tingkat daerah, program-program seperti Gratispol memperlihatkan bahwa inovasi daerah mampu melengkapi program nasional dalam menjawab tantangan lokal. Ketika biaya administrasi awal dihilangkan, proses pembelian rumah subsidi menjadi lebih mudah bagi MBR yang selama ini harus menabung bertahun-tahun hanya untuk memenuhi syarat awal pengajuan KPR. Beban masyarakat berkurang, daya beli meningkat, dan akses ke perumahan menjadi jauh lebih inklusif.
Sementara itu, peran sektor swasta juga menjadi pilar penting yang membuat ekosistem perumahan subsidi semakin kuat. Dengan pameran properti, edukasi pembiayaan, dan percepatan realisasi unit, para pengembang membantu memperluas informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan akses langsung ke berbagai pilihan hunian murah yang sesuai skema FLPP. Kombinasi antara kebijakan pemerintah dan gerak cepat pengembang inilah yang mendorong kebangkitan sektor properti di Banten dan berbagai daerah lain jelang akhir 2025.
Upaya menyediakan hunian layak bagi MBR kini memasuki fase yang lebih matang dan terukur. Pemerintah memberikan payung regulasi dan subsidi, pemerintah daerah menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan lokal, dan industri properti hadir sebagai mitra pembangunan yang ikut memperkuat akses masyarakat terhadap rumah layak. Ke depan, dengan sinergi yang semakin solid serta kebijakan yang konsisten, program subsidi dan FLPP diyakini akan tetap menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
