Aksi People Power dan Demo Buruh Ganggu Kepentingan Rakyat, Wajib Ditolak

Pengamat menyatakan bahwa adanya aksi gerakan massa bertajuk people power sangat berpotensi untuk menghambat  upaya serta kepentingan strategis nasional yang digalakkan oleh Pemerintah RI untuk terus mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terdapat sebuah rencana mengenai akan dilangsungkannya aksi besar oleh sejumlah massa bertajuk people power yang diwacanakan akan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023 mendatang. Tentunya hal itu bisa membawa bangsa Indonesia menuju ke dalam jurang kekacauan yang sama sekali tidak memiliki ujung.

Direktur Lentara Research Institute (LRI), DR. David Nordfolk menganggap bahwa adanya aksi people power yang dilakukan oleh sejumlah massa  sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan jelas apapun. Bukan hanya itu, namun jelas bahwa ketika agenda tersebut dilakukan, maka juga akan sangat jelas sekali mampu mengancam serta merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga adanya pelaksanaan agenda kepentingan strategis nasional lainnya yang telah digagas oleh Pemerintah RI.

Lebih lanjut, meski sebenarnya Tanah Air ini merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi dalam penerapan pemerintahannya sehingga telah dijamin pula adanya kebebasan untuk berserikat, namun tetap saja adanya aksi massa seperti gerakan people power itu harus tetap sesuai dengan jalur koridor hukum dan moral.

Memang sangat penting bisa diketahui dan diterapkan oleh semua elemen masyarakat di Indonesia mengenai bagaimana caranya menyampaikan aspirasi atau pendapat namun tetap sesuai dengan jalur koridor hukum dan moral yang berlaku di negara ini. Pasalnya, ternyata banyak diantara narasi yang digaungkan oleh kelompok massa yang mendukung adanya gerakan people power itu ternyata menggunakan narasi yang sangat memecah belah dan akan merusak keutuhan bangsa serta asas demokrasi sendiri.

Tentunya apabila masih saja terjadi dan disebarluaskan kepada publik secara bebas mengenai narasi yang sangat provokatif dan juga agitatif, hal itu akan sangat mendatangkan banyak dampak buruk lain dan harus segera bisa dihentikan demi merajut kembali persatuan bangsa.

Di sisi lain, terdapat juga sebuah riset yang dilakukan oleh Taiwan-Indonesia Trade Analysis (TITA), yang diwakili oleh Tulus J Maha, yang mengungkapkan bahwa adanya aksi gerakan massa people power hanya akan mengganggu upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang digencarkan oleh pemerintah. Karena hal itu hanya akan menciptakan terjadinya gejolak politik yang sebenarnya sama sekali tidak perlu terjadi dan hanya akan merugikan faktor ekonomi nasional.

Karena, dengan adanya wacana people power yang juga mengindikasikan kuat terjadinya hal makar lantaran bertentangan dengan amanat konstitusi mengenai jabatan Presiden Republik Indonesia (RI), tentunya hanya akan terus mengganggu adanya stabilitas negara yang sebenarnya telah terjadi dengan sangat baik, termasuk juga mengganggu stabilitas perdagangan hingga ekonomi nasional.

Dari sisi masyarakat sendiri, sebenarnya sampai saat ini masih banyak pihak yang mengalami sejumlah permasalahan, terutama ketika mereka dihadapkan dengan situasi sosial dan ekonomi yang kini sama sekali tidak menentu sebagai akibat dari ketidakpastian ekonomi global sejak terjadinya krisis dan inflasi hingga stagflasi di dunia pada awal tahun 2023 lalu.

Maka justru, apabila masyarakat sendiri yang saat ini tengah dihadapkan pada situasi serba sulit itu, namun ditambah dengan adanya sejumlah aksi yang sama sekali tidak jelas dan tidak memberikan dampak manfaat yang positif untuk rakyat, maka hendaknya hal demikian sama sekali tidak perlu untuk dilakukan.

Pada kesempatan lain, Aktivis Corong Rakyat, Hasan meminta agar kelompok buruh yang tergabung ke dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) agar tidak mudah terprovokasi sehingga mampu dimanfaatkan oleh sekelompok orang dan elite yang akan menjadi penumpang gelap dengan maksud untuk melakukan pemakzulan pada Presiden yang saat ini masih sah dan dilindungi oleh konstitusi negara, Joko Widodo (Jokowi) melalui gerakan people power.

Hal tersebut disampaikan lantaran sebenarnya memang sebelumnya telah ada gerakan serupa namun masih dianggap kurang massif, sehingga dengan sangat sengaja, sekelompok elite tertentu menunggangi adanya gerakan dari para buruh yang memang memiliki jumlah massa yang besar untuk melakukan people power.

Gerakan people power yang akan dilangsungkan di sejumlah titik di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 itu juga telah terindikasi oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan potensi kerawanan apabila dibiarkan tentu akan menjadi sangat besar. Sehingga seluruh aparat keamanan hendaknya jangan sampai lengah dengan adanya isu itu dan langsung bergerak dengan cepat untuk meredamnya supaya kegaduhan di negeri ini tidak semakin membesar.

Apabila misalnya kegaduhan dibiarkan begitu saja dan terus menjadi besar di Indonesia, tentunya juga akan sangat menyusahkan serta menghambat bagaimana upaya dari Pemerintah RI terkait dengan kepentingan strategis nasional.