Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengancam akan menggempur KPU jika lembaga penyelenggara Pemilu itu terbukti melakukan kecurangan.
Oleh: Gani Permata
Pagelaran Pilpres 2019 semakin dekat, serangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menjadi semakin intens dan mematikan. Kinerja KPU kian menjadi sorotan dan sasaran kritik dari pihak oposisi. Bermula dari kritik tehadap KPU yang dianggap berpihak kepada petahana karena membatalkan sosialisasi visi-misi, kebijakan pemberian kisi-kisi debat Capres-Cawapres, hingga yang terakhir mengenai isu tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos.
Kini Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengancam akan menggempur KPU jika lembaga penyelenggara Pemilu itu terbukti melakukan kecurangan. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi bertajuk “Refleksi Malari, Ganti Nahkoda Negeri?”. Amien Rais menegaskan akan mendorong gerakan massa bersama untuk menggempur KPU jika nantinya terbukti ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemillu.
“Awas, KPU jangan sampai berbuat kecurangan. Kalau memang terbukti kita akan turun bersama-sama menggempur KPU,” ungkap Amien Rais.
Menanggapi pernyataan Amien Rais, Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan pihaknya akan menggunakan pernyataan tersebut sebagai motivasi untuk bekerja jujur dan adil. Sedangkan Ketua KPU, Arief Budiman memaknai kritik dan serangan yang diarahkan kepada KPU selama ini sebagai upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemiilu. Sebab, apabila legitimasi KPU dalam Pemilu dipermasalahkan, akan berdampak pada degradasi kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan KPU kedepannya.
Pihak petahana melalui Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G. Plate menilai pernyataan Amien seolah menjadi penanda adanya rekayasa kekacauan Pemilu jika Jokowi terpilih. Menuduh KPU bersikap curang dalam Pemilu 2019 menunjukkan sikap yang arogan dan berlebihan. Apalagi kecurangan hanya ditujukan untuk Pilpres, maka hal tersebut menjadi sangat tendensius.
“Ada potensi rekayasa kekacauan ‘Pemilu Kongo’ jika Jokowi-Ma’ruf menang pada Pilpres 2019. Saat ini potensi tersebut masih dalam bentuk teror politik kepada KPU sebagaimana pernyataan Amien Rais. Pernyataan tersebut setidaknya sebangun dengan skenario Kongo,” kata Johnny.
Skenario Kongo merupakan laporan yang menyoroti politisasi lembaga pemilihan umum menjelang Pemilu legislatif di Republik Demokratik Kongo pada akhir tahun 2018. Dua lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Independent National Electoral Commission (CENI) dan Mahkamah Konstitusi, diduga melakukan serangkaian aksi manipulatif terhadap proses Pemilu di Kongo. Politisasi lembaga penyelenggara Pemilu tersebut terjadi karena sebagian besar anggota CENI dan Mahkamah Konstitusi hari ini menunjukkan kedekatan dengan koalisi Presiden Kongo, Joseph Kabila. Sehingga, peran lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dalam proses Pemilu ini hampir tidak efektif. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa lembaga penyelenggara Pemilu memang rentan mengalami manipulasi.
Kritik dan serangan yang terus menerus dilontarkan oleh pihak oposisi Prabowo-Sandi kepada KPU memunculkan pertanyaan mengenai makna dibalik sikap kritis mereka terhadap lembaga tersebut. Pihak oposisi terlihat insecure dengan posisinya saat ini sehingga mengambil sebuah strategi politik untuk mendelegitimasi hasil Pemilu yang masih akan berlangsung. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk waspada dengan maksud terselubung di balik tuduhan KPU bersikap curang.
*Mahasiswa Universitas Persada Indonesia
