Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah Papua menduga anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai digunakan untuk membiayai demonstrasi menolak pemekaran Papua, Otonomi Khusus Papua, dan pendirian Markas Kepolisian Resor Dogiyai. Hal itu dinyatakan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Mathius D Fakhiri di Kota Jayapura, Selasa (7/6/2022).
Fakhiri menyatakan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua terus menyelidiki dugaan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk membiayai unjuk rasa menolak pemekaran Papua itu. Penyelidikan itu dilakukan bersamaan dengan penyelidikan kasus pembakaran puluhan rumah dan kios yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 25 Mei 2022.
Menurut Fakhiri, Polda Papua tidak memiliki kepentingan tertentu dalam penyelidikan penggunaan anggaran itu. “Kami tidak mau apa pun dimanfaatkan dalam politik, karena tidak ada kepentingan kepolisian. Kita harus aman, tenang, dan masyarakat harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak,” ujarnya.
banner 728×250
Terkait rentetan pembakaran yang terjadi di Kabupaten Dogiyai sejak awal Mei, termasuk kasus pembakaran sekitar 20 rumah dan kios pada 25 Mei 2022 lalu, Fakhiri menyatakan penyidik juga masih menyelidiki kasus itu. Ia menyatakan pelaku pembakaran itu belum terindentifikasi.
Fakhiri juga menyatakan situasi keamanan Dogiyai semakin membaik. “Dogiyai dari hari ke hari sudah bisa kami tangani secara perlahan,” kata Fakhiri.
Ia berharap situasi Dogiyai akan semakin aman, dan anggota Kepolisian Resor Dogiyai bisa bekerja secara normal. Jika situasi di Dogiyai semakin membaik, Fakhiri akan menarik tambahan pasukan polisi yang saat ini diperbantukan untuk mengamankan Dogiyai.
Fakhiri menyatakan semua perkembangan dan hasil penyelidikan polisi akan disampaikan kepada publik, termasuk dugaan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam demonstrasi menolak pemekaran Papua. “Tentunya semua penanganan itu akan kami sampaikan secara transparan dan terbuka kepada semua pihak,” tutupnya. (*)
Sumber : Jubi.id
