Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Sekolah Rakyat, Jangkau Lebih Banyak Siswa dari Keluarga Miskin

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Salah satu langkah konkret yang kini sedang didorong adalah peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan inklusif yang digagas untuk menjangkau siswa dari kelompok ekonomi terbawah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan secara langsung agar Sekolah Rakyat dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin. Menurutnya, arahan tersebut menjadi landasan kuat untuk mempercepat ekspansi dan penguatan sistem Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.

“Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan,” ujar Gus Ipul.

Ia menekankan pentingnya strategi khusus dan terobosan agar target jangkauan siswa bisa tercapai secara optimal. Salah satunya melalui optimalisasi titik lokasi dan jumlah rombongan belajar (rombel) yang dapat ditampung di masing-masing satuan pendidikan.

“Strategi percepatan sangat penting. Kita tidak hanya butuh jumlah, tetapi juga kecepatan dalam perluasan. Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar yang layak,” imbuh Gus Ipul.

Hingga saat ini, Kementerian Sosial telah memverifikasi sebanyak 65 lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun angka ini diproyeksikan akan terus meningkat.

Kepala Biro Umum Kementerian Sosial, Salahudin Yahya, menyebutkan bahwa jumlah titik lokasi diperkirakan akan mencapai 100 lokasi hingga akhir kuartal kedua tahun ini. Dengan capaian ini, Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 10.000 siswa. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam percepatan realisasi target tersebut.

“Melalui pendekatan intensifikasi, satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat, tergantung kapasitas bangunan,” ujar Salahudin.

Di tengah upaya peningkatan kuantitas, kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat pun tidak luput dari perhatian. Plt Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menuturkan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang menyusun kurikulum khusus untuk Sekolah Rakyat.

“Nantinya murid bisa bersekolah gratis dan berkualitas di Sekolah Rakyat. Jadi kita akan support mengembangkan kurikulumnya,” ujar Toni.

Kurikulum tersebut, menurutnya, merupakan adaptasi dari Kurikulum Nasional yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Kurikulum Nasional Plus. Tim Formatur Sekolah Rakyat menyebut pendekatan ini akan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari model pendidikan unggulan seperti Sekolah Unggulan Garuda.

“Plusnya ini akan seperti Sekolah Unggulan Garuda. Artinya, meski ditujukan bagi kelompok miskin, kualitasnya tidak akan dikompromikan,” tegas Toni.

Langkah-langkah strategis pemerintah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama pemerhati pendidikan dan pegiat sosial. Sekolah Rakyat dinilai sebagai jawaban atas tantangan ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal dan komunitas marginal.

Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas nasional. Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan hak pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa.

“Ini bukan sekadar program sosial, tetapi investasi besar untuk masa depan Indonesia. Ketika anak-anak dari keluarga miskin mendapat pendidikan berkualitas, maka kita sedang membangun fondasi bangsa yang lebih adil dan berdaya saing,” tutup Gus Ipul. ****

[edRW]