Oleh: Dodit Cahyadi )*
Pemerintah Indonesia semakin memperkuat komitmennya untuk memastikan seluruh desa di negeri ini mendapatkan akses listrik yang layak melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Program strategis ini menjadi bagian penting dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025–2034 yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan target menyambungkan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga di lebih dari 10 ribu desa dan dusun yang belum teraliri listrik, pemerintah menegaskan bahwa pemerataan energi bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa energi merupakan hak dasar yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat, mulai dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur. Pemerintah memandang akses listrik sebagai wujud kehadiran negara yang memberikan pelayanan dasar secara merata kepada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan investasi besar-besaran senilai sekitar Rp50 triliun yang tidak hanya berasal dari anggaran negara, tetapi juga membuka peluang bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa-desa.
PLN sebagai BUMN yang mendapat mandat langsung dari pemerintah memegang peran sentral dalam pelaksanaan program ini. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja secara total guna memastikan keberhasilan Lisdes sebagai bagian dari RUPTL 2025–2034. Darmawan memandang listrik bukan hanya sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai simbol hadirnya negara hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Dengan program ini, PLN diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah yang selama ini belum tersentuh layanan listrik, menghilangkan kesenjangan sosial yang selama ini ada akibat keterbatasan akses energi.
Sejauh ini, pemerintah telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam program elektrifikasi nasional. Hingga akhir 2024, lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan sudah berhasil dialiri listrik. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang berkembang. Di berbagai wilayah, kehadiran listrik telah membawa perubahan positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat implementasi program Lisdes. Kolaborasi erat antara PLN dan pemerintah provinsi maupun kabupaten mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik, terutama di daerah 3T yang menghadapi berbagai tantangan geografis dan teknis. Pemerintah daerah turut menyediakan dukungan sumber daya dan anggaran untuk membantu proses pemasangan dan penyediaan listrik bagi masyarakat pra-sejahtera, menunjukkan bahwa keberhasilan program ini juga merupakan hasil sinergi antar berbagai pihak.
Selain memperluas jaringan listrik konvensional, PLN juga berupaya mengintegrasikan teknologi energi terbarukan dalam program Lisdes. Penggunaan panel surya, pembangkit listrik tenaga diesel skala kecil, serta sistem mikrohidro dipilih sebagai solusi efektif untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan utama. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen nasional untuk mengembangkan energi berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa listrik yang disalurkan tidak hanya andal tetapi juga ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi listrik per kapita secara signifikan, dari 1.263 kWh pada 2024 menjadi 4.000 kWh pada 2045. Target ini mencerminkan harapan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses listrik, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara optimal untuk berbagai aktivitas produktif dan sosial. Dengan meningkatnya kebutuhan listrik, PLN juga memperhitungkan pertumbuhan sektor industri, pusat data, dan adopsi teknologi baru seperti kendaraan listrik, yang semuanya akan mendorong peningkatan permintaan energi secara berkelanjutan.
Program Listrik Desa menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkeadilan. Melalui penyediaan listrik yang merata, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka jalan bagi percepatan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Hal ini selaras dengan semangat nasional untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat fondasi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui komitmen kuat dari pemerintah pusat, PLN, dan dukungan aktif dari pemerintah daerah, program ini terus berjalan dengan fokus pada keberhasilan dan keberlanjutan. Pemerintah yakin bahwa dengan kerja keras dan sinergi seluruh pihak, tidak akan ada lagi desa di Indonesia yang gelap tanpa listrik. Keadilan sosial dan kemajuan bangsa dapat terwujud melalui kehadiran energi yang merata, yang menjadi pendorong utama pembangunan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa depan.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan Listrik Desa sebagai fondasi transformasi desa-desa di seluruh Indonesia menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Program ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan langkah nyata dalam membangun keadilan sosial dan memperkuat kesatuan bangsa melalui kehadiran negara hingga ke wilayah paling terpencil. Dengan kerja sama dan dukungan seluruh elemen bangsa, Indonesia menuju masa depan yang lebih terang, merata, dan berkeadilan.
)* Penulis merupakan pengamat ekonomi pembangunan
