Oleh : Maria Suhiap )*
Siapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)pada lembaga masing-masing, seluruh stakeholder terkait termasuk para aparat keamanan dari personel gabungan terus meningkatkan komitmen kuat mereka untuk benar-benar bisa memberikan pelayanan publik yang sangat prima kepada daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Mathius D Fakhiri menjelaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan kesiapan seluruh personelnya. Pasalnya, sudah terdapat perencanaan bahwa personel aparat keamanan, khususnya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengisi Polda di sebanyak 3 (tiga) DOB Papua.
Seluruh persiapan personel tersebut hendaknya bukanlah sesuatu yang baru bagi pihak Polda Papua, hal tersebut dikarenakan mereka juga pernah melakukan persiapan yang sama, yakni Polda Papua pernah melahirkan Polda Papua Barat.
Bukan hanya sekedar memperkuat dan mempersiapkan jumlah para personelnya saja, namun terdapat upaya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak personel Kepolisian Resort (Polres) di 3 (tiga) wilayah DOBPapua tersebut.
Polda Papua sendiri juga sudah mempersiapkan adanya lahan untuk Polri dalam melaksanakan seluruh tugas dan juga pelayanan secara prima di wilayah masing-masing. Tentunya komitmen itu ditujukan agar supaya segala bentuk pelayanan publik yang diberikan mampu untuk menjamin keamanan dan menjaga kondusifitas wilayah di Bumi Cenderawasih.
Dengan adanya pembangunan melalui pemekaran wilayah yang digencarkan oleh Pemerintah RI melalui kepemimpinandi era Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dengan membangun DOB Papua. Tentu hal tersebut harus bisa didukung oleh seluruh pihak dan stakeholder terkait, termasuk para aparat keamanan.
Maka dari itu, pihak Polda Papua kemudian langsung melakukan persiapan para personel mereka, dengan mempersiapkan adanya penguatan sumber daya manusianya, termasuk di Polres-Polres di daerah otonomi baru Bumi Cenderawasih itu.
Keberadaan Polri, khususnya Polda Papua juga tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana peranan aparat keamanan lain, mulai dari para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) yang terus saling menguatkan integrasi satu sama lain demi bisa mewujudkan situasi kondusif dan juga kedamaian di Bumi Cenderawasih.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Papua juga terus berupaya untuk bisa meningkatkan koordinasi antara semua stakeholder terkait, mulai dari TNI, Polri, BIN, para tokoh agama, para tokoh masyarakat hingga komunitas adat. Upaya untuk peningkatan koordinasi tersebut bertujuan untuk semakin memperkuat adanya penanganan keamanan di DOB Papua.
Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang sangat penting untuk terus dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya. Hal itu untuk semakin mendukung adanya penanganan keamanan agar berjalan dengan lebih efektif dan optimal, tanpa perlu menimbulkan korban jiwa dari pihak manapun seandainya memang terjadi konflik di Papua.
Mengenai hal itu, Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan pihak Forkopimda Papua di Kota Jayapura dengan membahas bagaimana masalah keamanan di provinsi tersebut.
Dalam hal ini, peran seluruh kepala daerah di setiap kabupatan dan kota di Bumi Cenderawasih juga merupakan hal yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Mereka diharapkan bisa selalu hadir di tengah masyarakat untuk dapatmereduksi adanya berbagai potensi gangguan keamanan.
Tidak hanya sampai di sana, seluruh kepala daerah tersebut juga harus terus bisa memberikan pelayanan publik secara prima kepada semua masyarakat di Papua dan terus menjalankan pembangunan dengan pula melibatkan masyarakat di daerah mereka masing-masing.
Adanya pelibatan Orang Asli Papua (OAP) sendiri dalam segala bentuk pembangunan di Bumi Cenderawasih memang terus juga digencarkan oleh Pemerintah. Pasalnya dengan hal itu, akan bisa menjadikan adanya pembangunan di Papua bisa sesuai dengan seperti apa kebutuhan dari masyarakat sendiriserta menyesuaikan bagaimana adat hingga budaya serta kultur di wilayah mereka.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan juga Pemerintah Kota (Pemkot) perlu untuk terus membuka adanya ruang diskusi dan komunikasi yang mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mampu menyerap seluruh aspirasi publik.Karena dengan adanya aspirasi dan masukan dari masyarakat, maka ke depannya pembangunan yang dilakukan akan semakin sesuai dengan bagaimana kebutuhan warga daerah setempat.
Pelayanan prima di seluruh wilayah DOB Papua terus diupayakan dan menjadi sebuah komitmen yang sangat kuat dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing hingga menjadi komitmen kuat dari seluruh aparat keamanan dan personel gabungan. Untuk bisa melakukan pelayanan yang prima tersebut, bahkan seluruh stakeholder juga langsung melakukan persiapan akan peningkatan kualitas SDM pada lembaga masing-masing.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung
