Pemerintah beserta aparat keamanan terus menggunakan beragam cara untuk membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Marthens, yang saat ini masih disandera oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Tidak hanya itu, upaya pembebasan tersebut juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan korban jiwa.
Philip Mark Marthens, yang menjadi korban KST di Papua. Pemimpin KST Egianus Kogoya, secara terang-terangan menyampaikan tuntutan melalui media sosial, menempatkan nyawa Philip sebagai taruhan dalam permainan politik dan tuntutan separatisme.
Dalam konteks ini, menggambarkan kondisi terkini Philip yang beredar dalam sebuah video, menjadi penting untuk memahami kompleksitas dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh ancaman KST.
Dalam rekaman video tersebut, kita menyaksikan Philip duduk dikelilingi oleh anggota KST yang bersenjata lengkap. Kondisinya terlihat sulit, dihadapkan pada puluhan senjata api laras panjang yang diarahkan ke arahnya. Pakaian seadanya yang dikenakannya, menambah kesan rentan di tengah ancaman yang nyata.
Ketidakberdayaannya tergambar jelas ketika senjata-senjata itu diarahkan ke kepalanya oleh anggota KST yang dipimpin oleh Egianus Kogoya. Ancaman yang disampaikan oleh KST pada pemerintah Indonesia, agar tuntutan mereka dipertimbangkan guna menjamin keselamatan Philip.
Egianus Kogoya, pimpinan KST menegaskan jika Indonesia tidak bersedia membahas isu Papua, ia akan memberikan batas waktu selama 2 bulan, dan bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, akan ada tindakan tegas dalam bentuk penembakan. Ancaman ini menjadi sorotan karena menempatkan nyawa seorang pilot, Philip, sebagai taruhan dalam permainan politik dan permintaan separatisme yang diusung oleh KKB.
Kompleksitas situasi semakin meningkat karena KST tidak hanya menempatkan ancaman pada keselamatan Philip, melainkan juga mengusung tuntutan kemerdekaan Papua dan meminta dukungan berupa persediaan senjata. Mereka jugamendorong Selandia Baru, untuk memberikan tekanan kepada Indonesia guna memenuhi tuntutan mereka.
Batas waktu dua bulan yang ditetapkan oleh KKB, yaitu pada 20 Januari 2024 mendatang, menciptakan ketegangan tambahan. Philip menjadi sandera sejak 7 Februari 2023, sehingga batas waktu yang hampir mencapai satu tahun. Respons dari masyarakat, terutama dari warganet, melalui berbagai platform media sosial menggambarkan kekhawatiran dan keprihatinan terhadap nasib Philip.
Dalam menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan respons yang persuasif. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan bahwa pemerintah secara intensif terlibat dalam berkomunikasi dengan tokoh-tokoh adat dan agama di Papua untuk mendukung upaya pembebasan Philip. Pemerintah sedang melakukan perhitungan hati-hati dalam upaya pembebasan Philip.
Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kemanusiaan dari setiap langkah yang diambil. Kalkulasi ini mencerminkan keinginan untuk menjaga keselamatan Philip tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar di tengah masyarakat.
Pemerintah masih berkomitmen untuk menyelesaikan krisis ini dengan pendekatan persuasif. Meskipun tantangan besar terletak di depan, pemerintah ingin menyelesaikan konflik ini dengan cara yang tidak hanya melibatkan elemen militer, tetapi juga mendatangkan dukungan dari komunitas adat dan agama di Papua.
Sebelumnya, Dewan Gereja Papua meminta OPM pimpinan Egianuas Kogoya membebaskan Mark Philip Mehrtens.Anggota Dewan Gereja Papua Pdt Socratez Soryan Yoman telah menyampaikan surat terbuka kepada Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air karena secara psikologis Mark Philip Mehrtens akan terganggu.
Sebagai negara yang telah lama dihadapkan pada tantangan konflik internal, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pemecahan masalah ini dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat lokal, pendekatan persuasif, dan dukungan internasional menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Aparat keamanan terus berupaya maksimal untuk membebaskan Pilot Susi Air dari KST Papua. Masyarakat diharapkan dapat mendukung berbagai langkah tersebut agar sandera dapat segera dibebaskan dan gerombolan pengacau tersebut dapat ditumpas dari Bumi Cenderawasih.
