Oleh : Yowar Matulessy )*
Aparat keamanan memastikan akan terus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) tatkala menghadapi kelompok separatis dan teroris (KST) Papua. Hal tersebut membuktikan bahwa apapun keputusan atau hal yang dilakukan oleh aparat keamanan telah melalui perencanaan yang matang sebelumnya.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus mengingatkan kepada seluruh jajaran Korps Brigade Mobile (Brimob) Polri untuk tetap menegakkan HAM ketika berhadapan dengan gerombolan separatis yang berasal dari Bumi Cenderawasih itu.
Bukan hanya itu, Kapolri juga mengingatkan bahwa Korps Brimob akan terus mengedepankan pendekatan secara humanis kepada seluruh masyarakat setempat. Menurutnya dengan adanya pendekatan secara humanis diharapkan akan bisa mengurangi pengaruh dari kelompok yang anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta juga semakin meningkatkan kecintaan seluruh masyarakat Papua sendiri terhadap Tanah Air.
Komitmen sangat kuat untuk terus menjunjung tinggi keberlakuan HAM bukan hanya ditunjukkan oleh jajaran Polri saja, hal serupa juga ditunjukkan oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memastikan bahwa pihaknya masih tetap akan terus mengedepankan pendekatan secara lembut atau soft approach ketika berhadapan dengan KST Papua.
Merespon adanya komitmen dari jajaran aparat keamanan, Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey memberikan apresiasi yang sangat tinggi akan bagaimana kepastian penggunaan pendekatan soft approach tersebut dalam melakukan penanganan keamanan di Bumi Cenderawasih.
Menurutnya, pendekatan secara dialogis yang selama ini terus dilakukan oleh Pemerintah, jajaran Polri hingga TNI tersebut memang merupakan jalan utama di Papua. Selain itu, jika hendak meningkatkan efektivitas dari pendekatan secara dialogis itu, maka menjadi catatan penting adalah bagaimana caranya untuk mengedepankan para tokoh yang memang benar-benar berada di tengah masyarakat.
Pihak aparat keamanan sudah semestinya menggandeng dan merangkul seluruh stakeholder terkait termasuk juga adanya keterlibatan dari seluruh tokoh yang bekerja di depan, bukan hanya sekedar tokoh yang bekerja di balik layar saja. Upaya untuk meminimalisasi agar tidak lagi terjadi dan tidak lagi terulang berbagai macam peristiwa kekerasan di Papua juga memerlukan adanya suatu desain di Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam rangka penanganan seluruh kekerasan tersebut, lantaran jika tidak disertai dengan desain yang tepat maka siklus kekerasan akan terus saja terjadi.
Tentunya Komnas HAM sendiri juga terus berharap supaya seluruh konflik yang terjadi di Papua agar tidak lagi memakan korban jiwa dari pihak manapun, terlebih justru memakan korban jiwa dari masyarakat sipil orang asli Papua (OAP) sendiri. Maka dari itu, penting bagi aparat keamanan untuk tetap melakukan gerak langkah yang cepat, namun di sisi lain juga bisa mengatasi seluruh gangguan tanpa adanya korban jiwa serta memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Asops Kapolri, Inspektur Jenderal (Irjen) Agung Setya Imam Effendi menyebutkan bahwa dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan akan gangguan keamanan yang disebabkan oleh KST Papua, pihaknya tetap mengedepankan dan menjunjung HAM, menegakkan hukum, melindungi serta melayani dan juga terus mengayomi masyarakat.
Komitmen kuat yang dimiliki oleh pihak aparat keamanan dari pasukan gabungan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari Komnas HAM, yang mana menjadikan mereka mendukung penuh bagaimana komitmen yang dimiliki oleh Panglima TNI dan Kapolri dalam upaya mereka untuk melakukan penyelesaian konflik di wilayah Papua, namun tetap tanpa kekerasan.
Termasuk pula, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro juga mendukung bagaimana langkah koordinasi yang dijalin oleh semua pihak yang sebelumnya telah dilakukan dalam rangka melakukan penanganan akan dampak konflik berlanjut di Bumi Cenderawasih, sehingga upaya penanganannya bisa berjalan dengan sangat komprehensif, utamanya terus memberikan perhatian kepada kelompok rentan seperti anak-anak, kelompok lanjut usia, perempuan hingga difabel.
Pemerintah hingga aparat keamanan dari pasukan gabungan terus berusaha untuk memastikan agar keterjaminan akan rasa aman bisa memenuhi seluruh hak dasar dari masyarakat sipil di Bumi Cenderawasih. Langkah yang dilakukan dalam menangani situasi di Papua terus mengedepankan norma serta prinsip HAM.
Ketika berhadapan dengan gerombolan separatis seperti halnya KST Papua, memang memerlukan sebuah perhitungan dan juga langkah yang sangat matang. Pasalnya jika aparat keamanan salah dalam melakukan perhitungan dan pergerakan, dampak ke depan akan menjadi sangat panjang, utamanya justru berpotensi untuk membahayakan keselamatan warga sipil di Tanah Papua sendiri. Maka dari itu, ketika berurusan dengan gerombolan teroris asal Bumi Cenderawasih tersebut, aparat keamanan terus menjunjung tinggi keberlakuan HAM .
)* Mahasiswa Papua Tinggal di Manado
