Oleh: Prili Damara
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kesiapan dan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada sangat krusial untuk memastikan proses pemilihan berjalan lancar dan aman. Dalam menghadapi Pilkada ini, aparat keamanan telah menyatakan kesiapan untuk mengawal dan menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia selama Pilkada berlangsung.
Aparat keamanan, termasuk Polri dan TNI, telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi selama Pilkada. Latihan dan simulasi rutin dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki kemampuan dan kesiapan yang memadai dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi muncul, mulai dari kerusuhan, gangguan keamanan, hingga ancaman terorisme.
Selain latihan fisik, penggunaan teknologi juga menjadi salah satu fokus dalam upaya pengamanan Pilkada. Teknologi informasi seperti CCTV, drone, dan aplikasi pengaduan masyarakat akan dimanfaatkan secara maksimal. Sistem pengawasan berbasis teknologi ini memungkinkan aparat untuk memantau situasi di lapangan secara real-time dan mengambil tindakan cepat jika ditemukan potensi gangguan. Dengan demikian, setiap ancaman keamanan bisa diantisipasi dan ditangani dengan lebih efektif.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengatakan Kepolisian terus bersiap mengamankan Pilkada Serentak 2024 khususnya di wilayah Jabodetabek. Nantinya, operasi tersebut akan digelar selama 140 hari dimulai pada 14 Agustus hingga 31 Desember 2024. Pihaknya menjelaskan akan ada puluhan ribu personel gabungan yang akan disebar untuk mengamankan TPS yang ada.
Tidak hanya mengandalkan teknologi, aparat keamanan juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pengamanan Pilkada. Dialog dan komunikasi dengan masyarakat serta para peserta Pilkada menjadi strategi utama untuk menciptakan suasana yang kondusif. Aparat keamanan berusaha mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dapat diminimalisir sehingga proses pemilihan bisa berjalan dengan damai.
Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diharapkan dalam menjaga keamanan selama Pilkada. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik. Kesadaran dan kerjasama masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengamanan. Keterlibatan dalam melaporkan setiap potensi gangguan kepada aparat keamanan merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kudus, Naily Faila Saufa mengatakan seluruh elemen masyarakat perlu turut ikut serta dalam menyukseskan Pilkada 2024 dengan menjadi pengawas partisipatif dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah.
Selain itu, identifikasi daerah rawan konflik menjadi bagian penting dari strategi pengamanan Pilkada. Daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi akan mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan. Penempatan personel dan pengawasan intensif di daerah-daerah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Langkah antisipatif ini bertujuan untuk mengurangi risiko gangguan keamanan yang dapat menghambat jalannya proses pemilihan.
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin mengatakan sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu sudah memetakan isu-isu krusial atau titik rawan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati serta Walikota (Pilbup/Pilwako) di beberapa wilayah. Ada beberapa isu krusial dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024, yang perlu menjadi atensi bersama seperti politik uang; netralitas ASN, Kepala Desa, TNI serta Polri; dan isu potensi petahana.
Pengamanan Pilkada tidak hanya difokuskan pada hari pemilihan saja, tetapi juga mencakup seluruh tahapan, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. Aparat keamanan memastikan setiap tahapan Pilkada mendapat pengawalan yang ketat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan tindakan-tindakan yang bisa merusak integritas pemilihan. Pengamanan yang ketat di setiap tahapan diharapkan dapat menjamin bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi.
Perlindungan terhadap para calon kepala daerah juga menjadi prioritas dalam pengamanan Pilkada. Aparat keamanan terus berupaya menyiapkan protokol khusus untuk melindungi para calon dari berbagai potensi ancaman. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa para calon dapat menjalankan kampanye dan kegiatan politik lainnya dengan aman. Dengan adanya perlindungan yang memadai, diharapkan para calon dapat berkampanye secara bebas dan adil, tanpa ada rasa takut atau ancaman.
Selain fokus pada keamanan fisik, aspek informasi juga menjadi perhatian utama. Aparat keamanan berupaya untuk menangkal penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa memicu keresahan di masyarakat. Media massa diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat dan tidak memprovokasi. Pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga kondusivitas selama Pilkada.
Dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, sinergi antara aparat keamanan dan berbagai pihak terkait menjadi kunci utama. Kerjasama yang baik antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif. Gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga keamanan menjadi modal utama dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.
Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, aparat keamanan memastikan siap mengawal setiap tahapan Pilkada Serentak 2024. Upaya pengamanan yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Mari bersama-sama mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis.
*) Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Bandung
