Jakarta – Program penghapusan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya bagi sektor UMKM yang selama ini terbebani dengan utang. Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan agar program ini tidak disalahgunakan.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan utang UMKM merupakan langkah yang sangat penting untuk memulihkan sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19.
“Program ini bisa memberi kesempatan bagi banyak pelaku UMKM untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan finansial. Dengan penghapusan utang, mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.” Jelasnya.
Namun, Ia memberikan peringatan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Ia mengingatkan bahwa untuk menjaga efektivitas program, pemantauan yang ketat harus diterapkan.
“Jangan sampai program yang bertujuan baik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan yang bisa memanfaatkan kebijakan ini,” lanjutnya.
Pemerintah telah mengumumkan bahwa program penghapusan utang ini hanya berlaku bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti UMKM yang terdampak pandemi dan telah memiliki laporan keuangan yang transparan. Dengan adanya verifikasi yang ketat, diharapkan kebijakan ini bisa tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Apresiasi terhadap kebijakan ini juga datang dari asosiasi pengusaha UMKM. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny yang mengungkapkan bahwa langkah pemerintah ini sangat tepat dalam memberikan ruang bagi UMKM untuk bangkit.
“Bagi banyak pelaku UMKM yang terpuruk akibat utang yang menumpuk, program penghapusan utang ini memberikan harapan baru. Namun, penting bagi kami untuk tetap menjaga transparansi dalam setiap proses pengajuan bantuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar mereka dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari potensi kesalahan manajerial yang dapat merugikan usaha mereka.
Sedangkan sebelumnya Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia, dengan nilai total Rp 2,5 triliun.
Pihaknya menyampaikan, langkah ini sebagai awal dari target Pemerintah yang berniat menghapus seluruh utang 1 juta UMKM sekitar Rp 14 triliun. “Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan,” Ungkapnya.
Meskipun banyak yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini, pengawasan tetap menjadi kunci agar tujuan penghapusan utang tercapai dengan optimal. Pemerintah, bersama dengan pihak terkait, harus terus memastikan bahwa program ini memberikan manfaat nyata bagi perekonomian tanpa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
(*)
