Apresiasi Pembangunan Berkelanjutan di Papua dengan Konsep Ekonomi Hijau

Oleh: Hegenus Wenda*

Pembangunan Papua menjadi fokus utama pemerintah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Papua. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi, dengan fokus pada beberapa bidang utama. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan fokus yang jelas untuk mengembangkan Papua dengan memperhatikan berbagai aspek strategis. Meskipun demikian, tantangan yang kompleks masih menghadang, salah satunya adalah ketimpangan ekonomi.

Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan Papua. Proyek-proyek pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Papua. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh provinsi ini.

Pada 2024, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan fokusnya pada pembangunan berkelanjutan yang mengarah kepada ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Langkah ini diambil dengan tujuan utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan hijau menawarkan kesempatan untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan kemajuan ekonomi dan sosial. Dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Papua memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tantangannya besar karena harus menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, termasuk budaya lokal yang harus benar-benar dijaga.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Derek Hegemur, menyampaikan keyakinannya terhadap pentingnya pembangunan hijau dalam konteks Papua. Melalui strategi ini, generasi muda Papua di masa depan dapat melihat langsung manfaat yang dihasilkan. Stabilitas lingkungan yang terjaga akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Derek, komitmen pemerintah tidak hanya sebatas pada pembangunan ekonomi secara umum, tetapi juga terfokus pada distribusi manfaat ekonomi hingga ke tingkat lokal demi mencapai sasaran yang tepat, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi segelintir orang saja.

Selain itu, Derek juga menekankan pentingnya implementasi Otonomi Khusus dalam memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di tingkat lokal. Otonomi Khusus harus benar-benar memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan menuju ekonomi hijau dengan menekankan komitmen pemerintah, termasuk daerah, untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan Indonesia dengan tema ekonomi hijau dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, seluruh pemerintah daerah di Papua untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini haruslah berfokus pada prinsip pembangunan hijau, yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Tidak hanya infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi fokus pemerintah. Seperti halnya, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang terjadi. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan terus dilakukan guna memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda Papua.

Langkah strategis lain yang diambil adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya DOB, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program pembangunan di Papua.

Dr. H. Mansur, SH, MH, Ketua ICMI Wilayah Papua Selatan, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan, menyoroti pentingnya strategi yang mendukung langkah-langkah pemerintah. Dalam konteks ini, partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk LSM, lembaga kemasyarakatan, dan keagamaan, menjadi sangat penting.

Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Nomor 2 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Provinsi Papua Selatan memiliki potensi besar untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya, terutama karena lokasi geografisnya yang strategis dan motivasi tinggi dari masyarakatnya.

Namun, dalam proses percepatan pembangunan, konsep pemberdayaan masyarakat juga harus diutamakan. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal serta melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan. Perlindungan terhadap hak ulayat setempat juga harus menjadi prioritas tanpa mengorbankan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat progres pembangunan infrastruktur Papua yang semakin merata dan upaya pemberdayaan masyarakat yang semakin intensif, tidak dapat disangkal bahwa Papua telah menorehkan catatan penting dalam perjalanan pembangunannya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan lokal, diharapkan Papua semakin maju dalam pembangunan berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, melalui upaya bersama ini, Papua dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mewujudkan pembangunan hijau dengan tetap menjaga kekayaan lokal.

*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Udayana asal Papua