Oleh : Lisa Pamungkas )*
Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM terus berlanjut dan menyasar daerah terpencil di seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah sendiri telah menargetkan penyaluran BLT dan pemberian semmbako tahap pertama di Provinsi Maluku Utara bisa segera dituntaskan dengan menyelesaikan berbagai tantangan yang ada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Tercatat, penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako tahap pertama sebesar Rp 500.000 di Maluku Utara kini telah mencapai 84,11% dari sasaran 70.019 penerima manfaat (KPM).
Saat berkunjung ke Maluku Utara pada 28 September 2022, Presiden Joko Widodo meminta kepada PT Pos Indonesia dan pemerintah Daerah setempat untuk segera menuntaskan penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako kepada seluruh penerima.
Bantuan sosial kompensasi harga BBM itu harus segera sampai ke tangan warga penerima untuk mempertahankan daya beli mereka, dampak naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi menyusul adanya kenaikan harga BBM.
Daya beli masyarakat harus dipertahankan untuk menjaga konsumsi masyarakat, karena ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional secara makro, yang kini dalam proses pemulihan pasca pandemi corona dan krisis ekonomi global.
Penyaluran BLT BBM dan pemberian sembako merupakan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM. Kepedulian serupa juga diberikan kepada karyawan perusahaan yang berpenghasilan kurang dari Rp. 3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan syarat perusahaan tempat karyawan bekerja telah mendaftarkannya di BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM di daerah masing-masing.
Saat berkunjung ke Kantor Jailolo setelah tiba di Lapangan Upacara Sasadulamo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat serta berpesan agar bantuan tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif. Misal untuk anak sekolah, gizi anak, dan tidak untuk beli handphone, pulsa atau baju baru
Keputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM sebagai alternatif terakhir yang dapat dilakukan untuk mengatasi melonjaknya subsidi BBM akibat harga minyak dunia yang melambung.
Subsidi BBM yang semula Rp 172 triliun lebih melonjak menjadi Rp 502 triliun lebih. Jika harga BBM tidak dinaikkan, maka subsidi akan terus bertambah, dan itu pasti akan semakin membebani APBN serta menyulitkan pemerintah untuk membiayai berbagai program demi kesejahteraan masyarakat.
Sesuai hasil kajian subsidi BBM, sekitar 80 persen di antaranya justru dinikmati oleh mereka yang mampu. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM langsung ke masyarakat yang berhak, seperti dalam bentuk BLT BBM agar lebih tepat sasaran.
Sementara itu, PT Pos Indonesia di Ternate dan seluruh Maluku Utara telah berupaya menyalurkan BLT BBM dan pembelian sembako sesuai arahan pemerintah meskipun menghadai sejumlah tantangan, terutama untuk penyaluran di daerah 3T.
Proses pembayaran BLT BBM dan pembelian sembako, menurut Kepala Kantor Pos Ternate, M Agusalim Masnur, harus dicocokkan identitas penerima dengan data dalam aplikasi. Jika tidak ada jaringan telekomunikasi, maka tidak bisa mencocokkan dan melakukan pembayaran.
Kendala yang dihadapi untuk penyaluran di daerah 3 T, seperti di Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur, di antaranya tidak tersedianya jaringan telekomunikasi d daerah itu.
Namun demikian, PT Pos Indonesia telah menyiapkan sejumlah alternatif penanganannya, di antaranya memindahkan titik pembayaran ke lokasi terdekat yang memiliki jaringan telekomunikasi. Jika di lokasi tersebut tidak tersedian jaringan listrik, dapat diatasi dengan menyediakan genset.
PT Pos Indonesia mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk memobilisasi warga penerima BLT BBM dan pemberikan sembako ke lokasi pembayaran yang ditentukan. Dengan demikian, penyaluran bentuan sosial tersebut dapat segera dituntaskan paling lambat pertengahan Oktober.
Anggota DPRD Maluku Utara, Malik Silia, mengakui bahwa pembayaran BLT BBM dan pemberian sembako kepada warga penerima melalui kantor pos teradang terkendala jaringan telekomunikasi.
Untuk di daerah 3T, sebaiknya pembayaran BLT BBM dan penyaluran sembako langsung di kantor desa setempat dengan pengawasan dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, mereka tidak mengeluarkan biaya transportasi ke kantor pos yang lebih besar dari nilai bantuan yang diterima.
Pemerintah saat ini terus menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat ademi mendukung daya beli mereka sekaligus upaya akan pengalihan subssidi BBM. Kesungguhan pemerintah dalam pemberian BLT BBM oleh patut didukung dan diapresiasi, di mana pemerintah juga menyediakan bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
