Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah berpola grand smart city terus dipercepat, dengan desain berbentuk burung cenderawasih serta lengkap terdapat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Grand smart city sendiri merupakan seluruh upaya inovatif untuk menjadikan ekosistem di Papua Tengah mampu mengatasi berbagai macam persoalan serta semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat orang asli Papua (OAP) setempat.
Maka dari itu, karena berpijak pada kepentingan meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat OAP, tentunya pembangunan dengan berpola grand smart city di Bumi Cenderawasih merupakan sebuah terobosan yang sangat baik.
Apresiasi sangat tinggi patut menyertai langkah pembangunan pusat pemerintahan di Papua Tengah dengan berpola grand smart city tersebut. Karena dengan semakin banyak wilayah yang menerapkan pola itu, maka merupakan awal yang baik untuk merealisasikan mimpi bangsa ini bisa menjadi digital nation.
Sehingga untuk dapat merealisasikan mimpi bangsa menjadi digital nation atau negara digital, tentunya segala upaya tersebut sangat penting adanya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat serta para pelaku industri.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan menganggap bahwa adanya pembangunan dengan berpola grand smart city termasuk salah satu upaya pula sebagai ajang untuk menggalang kemampuan anak bangsa agar semakin menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam mengatasi permasalahan di Papua.
Setidaknya, dalam upaya untuk membangun kota pintar tersebut harus terdapat enam pilar sebagai penunjang, yakni smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment dan juga smart branding.
Sementara itu, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Bambang Dwi Anggono menyampaikan bahwa sangat penting adanya triple helix, yakni pemerintah, dunia usaha dan para akademisi memang harus membangun sebuah konsep serta memadukan proses secara bersama-sama untuk mendukung terwujudnya pembangunan Papua.
Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam memberikan kepastian hukum, kemudian tidak membebankan pajak yang memberatkan sehingga para investor mampu masuk atau menanamkan modal mereka dengan optimal.
Sedangkan dari sisi akademisi, mereka dapat menghasilkan berbagai penelitian yang bermanfaat, kemudian mendorong peningkatan kapasitas masyarakat di Papua. lebih lanjut, untuk sisi dunia usaha, mereka mampu mendorong adanya kolaborasi antara dunia usaha dengan masyarakat dan mendorong pula kerja sama hingga pemberdayaan UMKM setempat.
Dengan demikian, tentunya akan muncul berbagai macam peran dan aktivitas yang mampu menghasilkan sebuah atmosfer smart economy sebagai salah satu pilar grand smart city di Papua agar Bumi Cenderawasih maju dengan luar biasa.
Peranan kepala daerah juga menjadi sangat vital dalam membangun atmosfer yang baik bagi tumbuhnya grand smart city di Papua. Karena jelas pembangunan daerah sangat bergantung pula pada bagaimana peranan kepala daerahnya, karena amanat seluruh rakyat berada di pundah mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan kemudahan dalam mengatasi masalah yang ada.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan bahwa proses dan tahapan pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah hampir sama atau mirip dengan proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kemiripan dari proses pembangunan tersebut terletak pada pembelian lahan, penyediaan sertifikat dan proses tahapan lainnya. Sebagai informasi bahwa telah ada lebih dari 200 sertifikat terselesaikan dan seluruhnya berjalan dengan sangat lancar.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan Pemprov Papua Tengah menjadi satu-satunya daerah otonomi baru (DOB) yang mendapatkan sertifikat elektronik oleh Wakil Presiden Indonesia (Wapres RI), KH. Ma’ruf Amin, yang mana seluruh sertifikat tersebut sedang dalam tahap proses di pertanahan.
Pada semua proses pembangunan itu, banyak pihak terus memberikan bantuannya, mulai dari Finas Pertanahan, Kejaksaan, Kepolisian, tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga semua pihak teknis dalam proses percepatan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Seluruhnya telah terproses dengan baik dan lancar.
Semangat pembangunan di Tanah Papua juga terus gencar dalam semua proses tahapan pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah tersebut. Seluruh hal sudah sangat siap, mulai dari pola pembangunan yang menerapkan grand smart city berdesain burung cenderawasih hingga AMDAL.
Di sisi lain, terdapat sebanyak 12 roadmap dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan roda pemerintahan di DOB Papua tersebut, yang mana semuanya merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan DOB. Keseluruhan roadmap itu terus menjadi petunjuk arah dalam menjalankan pemerintahan dan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Tidak lupa pula, dengan berbagai macam kekayaan alam sangat indah di Tanah Papua, diharapkan para investor bisa datang dan mengawal pembangunan secara bersama-sama dengan berpolakan grans smart city.
