Apresiasi Upaya Sinergis KPK dalam Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran
Oleh: Lorenzo Joko Santoso*(
Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam menjalankan mandatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah ini patut diapresiasi, mengingat korupsi adalah tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektoral dan lintas negara.
Salah satu langkah strategis KPK dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional adalah pertemuan dengan Otoritas Akuntabilitas Uni Emirat Arab (UAEAA) pada Senin, 20 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kerja sama pencegahan korupsi di sektor publik, termasuk pertukaran informasi terkait identifikasi penyalahgunaan kekuasaan. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah akar dari korupsi yang merugikan kepentingan publik.
Agus menambahkan kesepakatan untuk saling bertukar informasi adalah langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di era sekarang. Langkah ini tidak hanya memperkuat kapasitas KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi lintas negara, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di mata dunia.
Di tingkat nasional, KPK juga terus membangun sinergi dengan berbagai lembaga. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif KPK yang menggunakan pendekatan berbasis ekosistem dalam pemberantasan korupsi. Menurut Sophia, pendekatan ini tidak hanya memperbaiki tata kelola internal lembaga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri jasa keuangan yang diawasi.
Sophia menambahkan penerapan Peraturan OJK tentang Strategi Anti-Fraud bagi sektor jasa keuangan adalah salah satu bentuk nyata kolaborasi yang membawa perubahan positif. Hal ini memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sektor keuangan negeri dikelola secara profesional dan transparan.
Pendekatan berbasis ekosistem yang dimaksud tidak hanya mengutamakan tindakan represif, tetapi juga preventif. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif KPK dalam memberikan edukasi antikorupsi kepada pelaku industri keuangan. Dengan langkah ini, diharapkan potensi fraud dapat ditekan sejak dini, sehingga industri keuangan dapat berkembang secara sehat dan berintegritas.
Sinergi KPK tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga menjangkau sektor pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Salah satu contoh nyata adalah pendampingan KPK terhadap Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.
Nasaruddin menambahkan pendampingan KPK bertujuan memastikan tidak ada lagi jual beli kuota haji atau praktik curang lainnya, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Hal ini penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji sesuai aturan yang berlaku.
Keberhasilan kerja sama ini dapat menjadi model bagi sektor pelayanan publik lainnya. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pendampingan dari lembaga antikorupsi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan. Selain itu, upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel.
Sinergi antara KPK dan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, mencerminkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi tantangan korupsi. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK semata, melainkan juga memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.
Penting untuk diingat bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, dan merusak moral bangsa. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh KPK untuk memperkuat sinergi, baik melalui kerja sama internasional maupun program-program di dalam negeri, harus mendapat apresiasi dan dukungan penuh.
Upaya sinergis yang dilakukan oleh KPK, baik dengan lembaga internasional seperti UAEAA, OJK, maupun Kementerian Agama, adalah bentuk nyata dari komitmen bersama dalam menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. Sebagai masyarakat, kita memiliki peran penting untuk mendukung langkah-langkah ini, baik dengan menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari maupun memberikan dukungan moral kepada lembaga-lembaga yang berjuang memberantas korupsi.
Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Sinergi adalah kunci utama untuk memenangkan perang melawan korupsi, demi masa depan bangsa yang lebih baik.
)* Penulis merupakan Pemerhati Hukum dan Pemerintahan asal Jakarta
