Arah Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Indonesia Selaras Dengan UUD 1945
Jakarta – Dengan kombinasi modernisasi alutsista, diplomasi internasional, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, arah kebijakan pemerintah terkait pertahanan dan keamanan nasional, diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia di masa depan.
Pengamat Militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan demi memastikan stabilitas keamanan negara.
Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan dari perhatiannya yang sudah terbangun sejak memimpin Kementerian Pertahanan pada 2019, yang kini berlanjut saat beliau menjabat Presiden.
Anton Aliabbas menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pertahanan kian nyata.
“Menjelang satu tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan, terutama pada peningkatan anggaran pertahanan yang mencapai sekitar Rp160 triliun,” ujarnya.
Menurutnya adanya peningkatan status pasukan khusus seperti Kopassus dan Kopasgat, pemekaran Kodam, serta langkah strategis lainnya menunjukkan keseriusan pemerintah untk melindungi segenap bangsa Indonesia.
Meski Indonesia dikenal sebagai negara damai, Anton mengingatkan pentingnya modernisasi alutsista.
“Jika tidak disertai komitmen modernisasi, peningkatan anggaran dikhawatirkan tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pertahanan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pengadaan alutsista sebaiknya melibatkan BUMN agar manfaatnya dirasakan pula bagi perekonomian nasional.
Selain aspek militer, Anton menyoroti peran Presiden Prabowo di kancah internasional. Menurutnya, Prabowo aktif mendorong penyelesaian konflik global seperti Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina, sembari tetap memerhatikan isu dalam negeri, termasuk kemiskinan, judi daring, dan narkoba.
“Beliau memiliki modalitas kuat—latar belakang militer, kepekaan, dan pengalaman di forum internasional—yang membuatnya diperhitungkan di kawasan,” kata Anton.
Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan. B. Surya, pendengar dari Bogor, mengapresiasi perhatian pada anggaran pertahanan namun berharap kesejahteraan prajurit turut menjadi prioritas.
“TNI harus siap tempur, tetapi juga menjadi bagian penting dari bangsa,” ujarnya.
Putra dari Sumatera Utara menilai bahwa fokus pertahanan juga harus mencakup ketahanan pangan, sosial, serta perlindungan dari kemiskinan dan korupsi.
Sementara itu, Masmuk dari Bandung menilai Presiden Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang konsisten sejak menjadi Menteri Pertahanan.
“Beliau memperkuat militer sekaligus memperhatikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan rakyat,” katanya []
