Jakarta – Pemerintah akan melakukan audit setiap kuartal terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan dengan optimal dan terus mengalami perbaikan.
Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengaudit program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Luhut, langkah ini diperlukan guna menjamin kelangsungan program, mengingat keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang sejalan dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
“Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel,” kata Luhut.
Luhut menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan audit berkala ini merupakan hasil dari pertemuannya dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, pada Selasa (12/3/2025). Selain itu, pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu pagi turut memperkuat keputusan tersebut.
“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit” kata Luhut
Menurutnya, audit ini akan membantu program MBG untuk terus mengalami peningkatan dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional.
“Sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan. Tapi program ini sangat baik,” ungkapnya.
Saat ini, program MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan melibatkan 2 juta penerima manfaat. Program ini didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menjaga kualitas makanan serta kelancaran distribusinya. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah SPPG menjadi 32 ribu unit pada akhir tahun 2025 agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat program ini.
Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG, BGN diminta untuk melakukan audit secara bertahap. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola program agar tetap transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
