DodikPras
-
Polemik Politik
Perpu Cipta Kerja Atasi Kegentingan dan Mengantisipasi Krisis Perekonomian
Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono menyatakan bahwa Perpu Cipta kerja dibentuk karena adanya kepentingan…
Read More » -
Guru Besar Hukum Bisnis UGM: Perppu Ciptaker Bangkitkan Iklim Investasi Nasional
Jakarta — Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dianggap kembali mampu membangkitkan iklim investasi Nasional setelah sempat mengalami…
Read More » -
Polemik Politik
Pakar Hukum Bisnis UGM Sebut Perppu Ciptaker Untuk Atasi Resesi Ekonomi
Jakarta- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja pada…
Read More » -
Polemik Politik
Guru Besar UGM: Perppu Ciptaker Atasi Kegentingan dan Isi Kekosongan Hukum
Jakarta — Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Nindyo Pramono menyatakan pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak bisa…
Read More » -
Polemik Politik
Menolak Sistem Khilafah yang Tidak Mencerminkan Ajaran Agama dan Merusak Persatuan
Oleh : Ridwan Putra Khalan )* Sistem khilafah sejatinya justru sama sekali tidak mencerminkan ajaran agama manapun, bahkan termasuk dalam…
Read More » -
Sendi Bangsa
Masyarakat Dukung Perppu Cipta Kerja Mampu Hadapi Resesi Global
Oleh : Maya Naura Lingga )* Masyarakat mendukung penuh percepatan penerbitan Perppu Cipta Kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.…
Read More » -
Warta Strategis
Tindak Tegas KST Papua Penyandera Pesawat Susi Air
Oleh : Timotius Gobay )* Rakyat Papua mendukung tindakan tegas aparat keamanan terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, yang…
Read More » -
Polemik Politik
Ajak Publik Pahami Substansi KUHP Nasional, Mahupiki Gelar Sosialisasi di Manokwari
Oleh: Yafeth Snap )* Pentingnya publik memahami bagaimana substansi yang dimiliki dalam KUHP Nasional, Mahupiki gelar sosialisasi ke seluruh pelosok…
Read More » -
Polemik Politik
KUHP Baru Sangat Demokratis Karena Disusun Melalui Konsultasi Publik
Oleh : Lucky Pratama )* Setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Pembaruan…
Read More » -
Polemik Politik
Mahupiki Sosialisasikan Keunggulan KUHP Nasional di Manokwari
Oleh : Doren Lokbere )* KUHP Nasional memiliki tujuan positif untuk memperbaiki hukum pidana nasional dan juga telah menjunjung tinggi…
Read More »