-
Polemik Politik
Pemerintah Dorong WFH, Hemat Energi dan Anggaran Triliunan Rupiah
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi mendorong penerapan work from home (WFH) sebagai langkah strategis untuk menghemat anggaran negara dan konsumsi…
Read More » -
Polemik Politik
Hadapi Tekanan Energi, Pemerintah Terapkan WFH Nasional
Pemerintah mengambil langkah strategis dalam merespons potensi krisis energi dengan mendorong penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home…
Read More » -
Polemik Politik
WFH dan Efisiensi Energi dalam Sinergi Pusat-Daerah
Oleh : Deka Prasetyo )* Kebijakan work from home atau WFH yang mulai didorong pemerintah pusat kini dipandang sebagai langkah…
Read More » -
Polemik Politik
WFH Perkuat Efisiensi Energi dan APBN di Tengah Tekanan Global
Oleh : Dodik Prasetyo )* Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang mulai didorong pemerintah dinilai sebagai…
Read More » -
Polemik Politik
Program Sekolah Rakyat Dorong Akses Pendidikan Berkualitas bagi Anak Prasejahtera
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata melalui Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Prabowo…
Read More » -
Polemik Politik
Sekolah Rakyat Diperkuat untuk Pendidikan Bermutu dan Perlindungan Anak
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu yang inklusif dan ramah anak melalui percepatan Program Hasil Terbaik Cepat…
Read More » -
Polemik Politik
Sekolah Rakyat: Pendidikan Bermutu sebagai Hak Setiap Anak
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa yang maju…
Read More » -
Polemik Politik
Program Sekolah Rakyat Dorong Akses Pendidikan Berkualitas bagi Anak Prasejahtera
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok…
Read More » -
Polemik Politik
Pelanggaran Aturan Digital Ditindak, PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025…
Read More » -
Polemik Politik
Pemerintah Tindak Platform Digital yang Tak Patuhi PP TUNAS
Jakarta – Pemerintah resmi menerapkan PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) terhitung mulai 28 Maret 2026. Aturan ini…
Read More »