Percepatan penyediaan infrastruktur terkait denganpembangunan IKN Nusantara terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam cara, hinggaadanya tiga pilar peraturan sebagai kepastianhukumnya.
Pemerintah Republik Indonesia (RI) telahmemiliki perencanaan akan pembangunan ibu kotanegara (IKN) Nusantara yang bertempat di Kalimantan Timur mulai pada tahun 2022 laluhingga pada tahun 2045 mendatang. Diketahuibahwa tahapan pembangunan tersebut telah terbagike dalam lima tahap hingga diproyeksikan pada tahun 2045 mendatang, yang mana diprediksi bahwapopulasi di IKN akan mencapai sekitar 1,9 jutaorang.
Untuk tahap pertama sendiri akan dilaksanakanpada tahun 2022 sampai tahun 2024 mendatang. Terkait hal tersebut, Ketua Satgas PelaksanaanPembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, DanisSumadilaga menjelaskan bahwa pada tahapanpertama ini memang akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar mulai dari adanyapenyediaan air minum, ketenagalistrikan hinggamelakukan pengelolaan limbah.
Lebih lanjut, masih mengenai tahapan pertamadalam pembangunan IKN Nusantara, dirinyamenambahkan bahwa kemudian akan dilakukanpembangunan sarana utama, yakni perkantoran, pemindahan aparatur sipil negara (ASN), dan juga pada saat ini sudah mulai dibicarakan mengenaibagaimana langkah inisiasi sektor-sektor ekonomiprioritas, yang mana dalam pembicaraan tersebutjuga menyinggung persoalan terkait penggunaanenergi baru terbarukan (EBT).
Pada tahapan pertama ini, pendudukan yang akan berpindah menuju ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur adalah mulai dari para ASN dan juga keluarga mereka, serta berbagai macam profesilainnya. Danis Sumadilaga juga memaparkan bahwatelah tercatat adanya proyeksi populasi IKN, yang mana diprediksi akan mencapai hingga sebanyak488.409 orang.
Kemudian pada tahap kedua pembangunan IKN sendiri akan dilaksanakan pada tahun 2025 sampaipada tahun 2029 mendatang. Pada tahapan tersebut, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara tersebut menyebutkanbahwa fokus pembangunannya akan ada pada area inti seperti pada fasilitas transportasi umum, baik ituprimer maupun sekunder.
Selanjutnya, juga akan dilakukan perluasankawasan, pengembangan riset dan talenta sertaadanya universitas unggulan dan juga pembangunanlanjutan dan pemeliharaan infrastruktur dasarlainnya.
Pada tahap ketiga dari pembangunan IKN akandilaksanakan tahun 2023 sampai 2034 mendatang. Menurut Danis bahwa pada tahun tersebut akanditargetkan untuk melakukan pengembangankawasan-kawasan industri dan sektor lainnya sepertipada pengembangan utilitas terintegrasi, yakniadanya pembangunan kereta api akses Bandara Balikpapan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan(KIPP). Kemudian adanya lanjutan pemindahanpersonel TNI dan Polri hingga peningkatan investasidan kapasitas produksi klaster ekonomi.
Periode tahun 2035 sampai 2039 menjaditahapan keempat pada pembangunan IKN, yang mana difokuskan untuk infrastruktur dan ekosisten di 3 (tiga) kota untuk mempercepat pembangunanKalimantan dengan cakupan pada pengembanganbidan pendikan kesehatan. Kemudian juga akanterdapat penguatan ketahanan sosial-budayamasyarakat serta peningkatan kapasitas lembagapendidikan dan riset. Akan dilakukan pula penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiringbertambahnya populasi dan peningkatan kapasitasserta diversifikasi klaster.
Untuk tahapan terakhir, pembangunan IKN akandilaksanakan pada tahun 2040 sampai 2045 denganfokus pembangunan pada pengembangan angkutanumum massal berbasis jalan seperti kereta api (KA) di IKN dan juga daerah di sekitarnya, selain itu juga adanya pemantapan infrastruktur dan utilitasterintegrasi lain.
Terkait hal tersebut, Ervan Masbanjar, TokohMasyarakat Dayak Kaltim di Penajam Paser Utara (PPU), mengatakan menyambut baik keberadaanIKN Nusantara di Sepaku, PPU, karena akanmemberikan peluang kerja dan peningkatan ekonomiuntuk mensejahterakan masyarakat Kaltim. Dirinnyamenilai sebagai masyarakat PPU Kaltim akanbertekad bersama-sama dengan masyarakat lainnyauntuk mengawal pembangunan IKN Nusantara supaya segera terwujud dan membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi.
Dengan seluruh rangkaian perencanaan akantahapan pembangunan di IKN Nusantara, pemerintahterus berupaya untuk mendorong adanya percepatandengan berbagai macam langkah. Terkait hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang Jasa (LKPP) melakukan sosialisasi pada 3 (tiga) peraturan pelaksana dari Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2022.
Dalam ketiga aturan terkait upaya percepatanpembangunan dan penyediaan infrastruktur IKN tersebut, yakni yang pertama adalah adanyaPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untukKerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif.
Peraturan kedua sebagai langkah percepatanpembangunan IKN adalah dengan adanya PeraturanMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Kemudian peraturan ketiga adalah PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara.
Memang penyediaan infrastruktur menjadi halyang sangat amat penting dalam proyekpembangunan IKN Nusantara ini. Maka dari ituuntuk bisa mencapai pembangunan IKN sesuaidengan target dan tahapan yang telah direncanakan, Pemerintah RI terus berupaya untuk melakukanpercepatan dengan berbagai macam langkah dan peraturan sebagai kepastian hukumnya.
)* Penulis adalah Persada Institute
