Oleh : Aulia Hawa )*
Banyak negara Seperti Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab (UEA) dikabarkan memiliki ketertarikan untuk berinvestasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) memiliki prospek yang baik. Mundurnya SoftBank dari proyek IKN rupanya tidak menyurutkan pemerintah untuk tetap berupaya melanjutkan pembangunan IKN.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa saat ini terdapat beberapa calon investor yang akan mendanai proyek IKN Nusantara. Sejauh ini terdapat investor dari lima negara yang siap mendanai pembangunan IKN Nusantara. Ia menambahkan, soal investor ibu kota baru sudah tidak ada masalah, di mana saat ini pejabat terkait rencana investor dari Uni Emirat Arab (UEA) telah mengucurkan investasi sebesar 20 miliar dolar AS untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Luhut berujar, “Negosiasi terus dilakukan oleh Pemerintah RI. Negosiasi awal untuk lima negara itu dilakukan terlebih dahulu terhadap negara Arab Saudi, Abu Dhabi dan China. Tidak hanya itu, pemerintah juga masih optimis adanya pendanaan proyek IKN dibiayai oleh investor lokal.”
Sebelumnya, SoftBank yang merupakan investor asal negara Jepang telah menyatakan mundur dari Investasi IKN. Kini dewan pengarah telah diisi oleh Putra Mahkota UEA Mohamed bin Zayed (MBZ) dan mantan perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Toni Blair.
Luhut mengatakan, “dari pengusaha lokal kita juga banyak yang mau. Sementara dari pemerintah Arab Saudi nanti kita lihat lagi negosiasi, terus nanti mungkin ada konsorsium Abu Dhabi dengan Tiongkok. Nanti seterusnya kita lakukan negosiasi dengan negara lain.
Indonesia juga berharap akan adanya aliran modal dari UEA dan Arab Saudi agar bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui SoftBank. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen sebesar 20 miliar dolar AS dari UEA melalui Indonesia Investmen Authority (INA).
Luhut juga berinisiatif untuk membentuk tim terpadu yang siap diterbangkan ke Riyadh untuk menindaklanjuti komitmen tersebut. Pada kesempatan berbeda, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengklaim bahwa IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur telah menarik minat investasi dari dunia internasional. Ia menyebut sejumlah negara maju di Eropa dan Asia Timur sudah mulai berminat.
Isran menyebutkan, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam memilih negara yang bakal diajak berkerja sama untuk mencegah terjadinya kerugian.
Diperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru tersebut mencapai Rp 466 triliun, yakni 19 persen diantaranya berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung Swasta dan BUMN.
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK Agus Justianto mengatakan, berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, arena Ibu Kota Negara baru berada dalam wilayah tertentu dengan blok Hutan Produksi Pemberdayaan Masyarakat.
Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam berpendapat, Jika nantinya Ibu Kota jadi dipindah, Indonesia akan mencatatkan tinta emas ke dalam sejarah politik Indonesia. Dimana Indonesia akan membuat Ibu Kota yang baru, bukan Ibu Kota warisan era kolonial.
Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, seperti persoalan kemacetan. Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk yang padat, hingga penurunan tanah yang berakibat banjir.
Minat Investor dari beberapa negara yang ingin terlibat dalam proyek IKN tentu saja harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan adanya sokongan dana tersebut, pembangunan IKN yang ada di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tentunya akan semakin cepat terealisasi.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insititue
