Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 di tahun ini memiliki kesempatan yang baik untuk memaksimalkan langkah diplomasinya. Dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu memulihkan perekonomian global yang berkelanjutan.
Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha mengatakan, momentum Presidensi G20 Indonesia bisa mejadi jembatan perdamaian dan meredam konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga dapat memperlancar rantai pasok global. Alhasil, kenaikan harga komoditas global seperti minyak mentah bisa ditekan.
“Kalau pertemuan G20 diarahkan untuk memberikan jembatan perdamaian itu, maka sepertinya kenaikan harga minyak dunia juga bisa ditekan,” ujar Dhenny.
Denny menambahkan, Presidensi G20 juga bisa diarahkan untuk membujuk negara-negara produsen minyak global yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) supaya dapat meningkatkan produksinya.
Manfaat lainnya dengan menjadi Presidensi G-20 bagi Indonesia menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah dapat membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi.
Hal ini Ia sampaikan saat menjadi pembicara utama dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit dengan tema “Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity” yang diadakan di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada hari Senin dan Selasa, 10-11 Oktober 2022.
Sri Mulyani menekankan bahwa dalam menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, harus diakui jika suatu negara tidak dapat menyelesaikan masalah itu sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia.
Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework /CAF)). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.
