Oleh : Ricky Rinaldi
Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap ketahanan energi, Indonesia menunjukkan arah baru yang optimistis dan progresif. Pemerintah tidak lagi memandang energi sebagai urusan teknis sektoral, melainkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Melalui strategi kolaborasi lintas sektor, kekuatan pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil digerakkan bersama untuk mewujudkan satu tujuan besar: swasembada energi yang berdaulat dan berkelanjutan.
Selama Mei hingga Juni 2025, langkah konkret strategi ini mulai tampak nyata. Dalam forum energi nasional yang diselenggarakan Indonesia Petroleum Association, PLN menjalin lima kerja sama strategis dengan para penyedia gas domestik, termasuk Pertamina EP dan pengelola Blok Masela. Kerja sama ini bertujuan menjamin pasokan gas ke sejumlah pembangkit utama nasional seperti Muara Tawar, Bontang, dan Riau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor LNG. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa transisi energi harus dibangun melalui ekosistem yang tangguh dan mandiri, yang menurutnya hanya dapat dicapai lewat kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan dalam sambutannya bahwa swasembada energi merupakan bagian integral dari strategi besar menjaga kedaulatan bangsa. Ia menekankan bahwa tanpa energi yang cukup dan mandiri, Indonesia akan selalu berada dalam posisi yang rentan terhadap dinamika global, dan hal ini akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional di bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, maupun pertahanan.
Dukungan terhadap upaya ini juga datang dari sektor pertambangan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mempercepat pengembangan teknologi bersih serta Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) untuk pemanfaatan batubara yang lebih ramah lingkungan. Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa pemerintah bersikap realistis terhadap peran batubara yang masih dibutuhkan dalam waktu dekat. Namun, menurutnya, pemanfaatan batubara harus dilakukan dengan pendekatan yang semakin bersih dan efisien, sehingga tetap menjadi pilar energi nasional tanpa menambah beban lingkungan.
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia menjalin kerja sama pemanfaatan gas dari Blok Masela untuk produksi blue ammonia, yang dinilai dapat memperkuat sinergi antara sektor energi dan ketahanan pangan. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyebut bahwa integrasi semacam ini menjadi bukti konkret bahwa energi dan pangan merupakan dua sektor strategis yang saling menguatkan, terutama dalam konteks kemandirian nasional.
Langkah kolaboratif juga terlihat dalam upaya pembangunan infrastruktur energi berbasis air. Melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemerintah menggabungkan proyek bendungan, irigasi, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dalam satu rencana terintegrasi. Pejabat Kementerian ESDM menyampaikan bahwa pendekatan ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi anggaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil yang belum terjangkau listrik.
Dari sisi masyarakat sipil dan akademisi, dukungan terhadap upaya pemerintah ini juga menguat. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) melihat bahwa kolaborasi lintas sektor yang tengah dibangun menunjukkan kesiapan Indonesia untuk memasuki era transisi energi secara lebih matang. Ketua Umum METI, Wiluyo Kusdwiharto, menyampaikan bahwa keterbukaan pemerintah dalam melibatkan banyak pihak telah memperkuat posisi energi terbarukan sebagai solusi yang nyata dan bukan sekadar wacana.
Keterlibatan akademisi juga semakin luas. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menggandeng Universitas Pertamina dan University of Auckland untuk mengembangkan program pelatihan panas bumi bagi generasi muda. Program ini tidak hanya bertujuan mencetak tenaga ahli bersertifikasi internasional, tetapi juga untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat unggulan panas bumi di kawasan Asia Pasifik. PGE menilai bahwa transfer teknologi dan pelatihan langsung di lapangan menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan.
Sebagai dasar arah pembangunan energi nasional, PLN telah merilis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dalam sepuluh tahun ke depan. Sebanyak 61 persen dari tambahan tersebut dirancang berasal dari energi terbarukan. Selain fokus pada penyediaan energi, pemerintah juga menargetkan terciptanya 1,7 juta lapangan kerja baru dari sektor energi bersih, menunjukkan bahwa strategi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan masih ada. Persoalan regulasi, perizinan, pembiayaan, hingga keterbatasan SDM menjadi catatan penting. Namun, melalui reformasi perizinan, integrasi kebijakan antar-kementerian, serta penguatan pendidikan vokasi di bidang energi, pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk menjawab tantangan tersebut secara menyeluruh.
Dengan sinergi yang kian solid dan visi yang makin jelas, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian energi. Kolaborasi lintas sektor yang kini dijalankan bukan hanya simbol atau slogan, tetapi menjadi gerakan nyata pembangunan. Ketika seluruh komponen bangsa bekerja bersama membangun energi negeri, maka impian tentang swasembada energi bukan lagi angan-angan, melainkan masa depan yang sedang diwujudkan hari demi hari.
*) Pengamat Isu Strategis
[edRW]