Oleh : Ridwan Putra Khalan )*
Jelang pelaksanaan Pemilu 2024, ancaman Terorisme bisa saja datang mengganggu jalannya pesta demokrasi. Kelompok-kelompok ekstrim harus mendapatkan pemantauan dari aparat keamanan guna mengurangi potensi gangguan jelang Pemilu.
Guna mewaspadai terorisme jelang Pemilu 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian telah menyiapkan sejumlah pendekatan dala penanganan aksi terorisme pada tahun politik, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu.
Pernyataan tersebut Sigit sampaikan dalam kesempatan penganugerahan BNPT Awards 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Dirinya berujar, khususnya di tahun pemilu, Polri dalam hal ini Densus 88 Antiteror akan terus melakukan kegiatan mulai yang sifatnya soft approach, hingga kini, pihaknya mengubah langkah-langkah yang sifatnya pencegahan dan mengamankan atau yang biasa disebut dengan preventive strike.
Menurut Sigit, Densus 88 terus memantau pergerakan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan teroris. Dia menyebut dikhawatirkan kelompok-kelompok tersebut hendak memanfaatkan perbedaan pandangan atau isu SARA untuk memecah belah masyarakat.
Menghadapi tahun pemilu, strategi tersebut terus dilanjutkan karena pihaknya juga memahami bahwa ada potensi yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang hendak “menumpang” momen pemilu. Kemudian dengan potensi-potensi yang mereka bisa ikut, khususnya pada saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik, apalagi kemudian itu menggunakan isu-isu SARA, tentunya pihaknya perlu mengantisipasi hal tersebut.
Selain itu, pendekatan secara humanis juga perlu dilakukan terhadap mantan-mantan narapidana kasus terorisme (napiter). Dalam hal ini, Polri juga meningkatkan sinergitas dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama (Kemenag) hingga tokoh-tokoh agama.
Kapolri juga menyebutkan bahwa pendekatan selanjutnya adalah dengan tindakan tegas apabila ada pihak-pihak yang berpotensi membahayakan dan mengganggu jalannya pemilu. Kapolri menekankan bahwa Polri akan dibantu TNI untuk terus mewaspadai ancaman terorisme jelang pemilu.
Sementara itu, BNPT juga menyebutkan bahwa aksi teror di Indonesia terus menurun sejak tahun 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Dirinya mengatakan bahwa penurunan kasus serangan terorisme mencapai lebih dari 89 persen seja tahun 2018. Salah satu faktor yang memengaruhi penurunan serangan oleh kelompok terorisme ini adalah penegakan hukum yang dilaukan oleh aparat TNI-Polri. Walau begitu, Rycko menyadari bahwa angka tersebut hanya angka yanga tampak di atas permukaan.
Oleh karena itu, dirinya juga meminta kepada seluruh jajaran untuk tidak cepat berpuas diri terhadap penurunan teror tersebut. Apalagi aksi teror memiliki banyak macam, mulai dar serangan fisik hingga serangan ideologi.
BNPT tentu saja perlu mengedepankan langkah inovatif serta kolaboratif dalam mengamankan Pemilu. Penurunan angka serangan terorisme ini tentu saja tidak bisa menjadi alat ukur satu-satunya, karena pastinya masih banyak yang bergerak secara underground. Apalagi serangat teroris bentuknya bermacam-macam mulai dari serangan langsung hingga doktrin yang menjadikan seseorang membenci lambang negara. Sehingga BNPT harus terus menciptakan program-program inovatif serta kolaboratif guna meredam segala ancaman tersebut.
Sebab potensi ancaman terorisme saat ini beragam, terlebih jelang Pemilu 2024. Oleh karena itu, BNPT juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme maupun paham radikal yang dapat masuk melalui banyak celah. Mengingat era saat ini sudah canggih, ancaman terorisme ataupun paham radikal juga bisa masuk melalui banyak celah.
Sudah sepatutnya BNPT membuat lebih banyak program khususnya yang dekat dengan anak muda. Tujuannya adalah agar BNPT dapat meminimalisir tersebarnya paham radikal di tengah generasi muda. Apalagi jumlah pemilih muda pada 2024 nanti berjumlah hampir 60 persen.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta kepada BNPT dan pihak terkait untuk memonitor dan mengawasi media sosial, terutama menjelang berlangsungnya Pemilu 2024. Dirinya juga meminta kepada BNPT agar tidak lengah karena organisasi teror akan selalu mencari jalan untuk menyebarkan paham-paham radikal, terutama kepada kelompok rentan, yaitu perempuan, pemuda dan anak-anak.
Kalangan muda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan RT/RW perlu dirangkul guna mempromosikan moderasi beragama, sekaligus memperkuat paham kebangsaan. Jangan sampai anak muda terpapar oleh paham radikal yang bertentangan dengan semangat Pancasila.
Narasi radikalisme di media sosial seakan tak pernah habis, sebelum pandemi Covid-19 melanda, beberapa anak bangsa memutuskan untuk terbang ke Suriah dan bergabung dengan ISIS, bahkan sebagian di antaranya memilih untuk membakar paspornya.
Tentu saja BNPT dan pihak terkait seperti TNI-Polri dan Kementerian Agama perlu berupaya keras dan berikhtiar agar intoleransi tidak mengakar. Terlebih lagi, berkaitan dengan tahun politik yang bisa saja diwarnai dengan praktik intoleransi.
Masyarakat perlu waspada dengan berbagai macam manuver politik seperti politik identitas, sebab hal tersebut bisa saja menjadi kedok untuk mencapai kepentingan sesaat. Di sisi lain diperlukan pula sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewaspadai ancaman terorisme jelang pemilu 2024.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
