BGN Lakukan Mitigasi Perketat Pengawasan dan Terapkan Sistem Pendanaan Baru untuk Program MBG
Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperbaiki sistem pengawasan dan pendanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan menyusul kejadian yang terjadi di Kalibata, yang menjadi catatan penting dalam penguatan tata kelola kemitraan dan penyaluran dana program.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa setiap peristiwa seperti ini menjadi masukan penting dalam menyempurnakan sistem.
“Setiap kali ada kejadian, itu akan memperbaiki pola pengawasan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Sebagai langkah mitigasi, BGN kini mewajibkan seluruh yayasan yang mendaftar melalui platform mitra.bgn.go.id untuk mencantumkan secara jelas hubungan kemitraan dengan pemilik fasilitas. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya konflik internal yang berpotensi mengganggu layanan kepada masyarakat.
“Kami berpikir tadinya pemilik fasilitas memiliki yayasan sendiri, tapi rupanya banyak juga yayasan yang kemudian bermitra dengan pemilik fasilitas,” jelas Dadan.
Tidak hanya itu, BGN juga mereformasi mekanisme pendanaan dengan menerapkan sistem virtual account (VA) mulai pekan ini. Pola baru ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dadan mengungkapkan,
“Mulai minggu ini, tanggal 14 ini ke depan, Badan Gizi mengubah pola pendanaan. Jadi mitra itu tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk menjalani seluruh program. Tetapi Badan Gizi yang kirimkan uang untuk 10 hari ke depan.”
VA yang digunakan bersifat rekening bersama antara Kepala Satuan Pengelolaan Pelayanan Gizi (SPPG) dan pihak yayasan mitra. Sistem ini memastikan bahwa dana hanya dapat dicairkan jika telah diverifikasi oleh kedua belah pihak.
“Kalaupun ada uang masuk ke yayasan, kemudian kepala satuan tidak bisa mengverifikasi, uang itu tidak akan bisa diambil oleh yayasan,” tegas Dadan.
BGN juga telah menyelesaikan seluruh tagihan program MBG untuk periode sebelumnya antara tanggal 8 hingga 14 April sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kewajiban pembayaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan dana.
Dengan perbaikan sistem pengawasan dan pendanaan ini, BGN menegaskan komitmennya dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. []
