LSISI.ORG, Presiden Turki Tayyip Erdogan menilai bahwa Belanda telah bertingkah seperti “republik pisang”, dan harus mendapat sanksi karena telah menghalangi kunjungan sejumlah menteri Turki ke Rotterdam.
Republik pisang adalah sebuah konsep peyoratif dalam ilmu politik yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah pemerintahan diktator di negara dengan perekonomian lemah.
Selain itu, republik pisang juga merujuk kasus pengusaha Amerika Serikat (AS) Minor Keith pada 1870-an yang menguasai perdagangan pisang dengan perkebunan di Republik Kosta Rika lantaran menikahi keluarga presiden negeri itu. Kasus tersebut mencerminkan kolusi dan nepotisme pemerintah suatu negara dengan pengusaha.
Pemerintah Erdogan saat ini tengah berkampanye meminta dukungan dari jutaan warga Turki yang tinggal di Eropa, terutama di Jerman dan Belanda, untuk memilih setuju dengan rencana perluasan kewenangan presiden dalam referendum bulan April 2017.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Casuvoglu saat berada di Prancis menyebut bahwa Belanda sebagai “ibu kota fasisme” karena telah melarang politisi dari Ankara untuk berkampanye di negara Kincir Angin tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Belanda melarang Casuvoglu mengunjungi Rotterdam pada Sabtu. Mereka juga menghalangi Menteri Keluarga, Betul Sayan Kaya, saat hendak memasuki konsulat Turki di kota itu.
Pemerintah Belanda melarang kedua menteri tersebut berkampanye untuk referendum karena khawatir perpecahan di Turki terkait referendum akan meluas ke Eropa.
“Saya menyeru organisasi internasional di Eropa dan tempat lain untuk menjatuhkan sanksi bagi Belanda,” kata Erdogan.
Ia mengimbuhi, “Belanda telah bertingkah seperti republik pisang.”
Pada Sabtu, Erdogan juga sempat menyebut Belanda sebagai “sisa-sisa Nazi.”
Menanggapi pernyataan tersebut, Belanda menolak meminta maaf karena telah melarang dua menteri Turki untuk berkampanye. Belanda bahkan meminta Turki untuk meminta maaf karena telah menyamakan mereka dengan Nazi dan fasisme.
“Kita sampai pada situasi di mana sekutu NATO, yang punya hubungan baik lama dengan kami, telah melakukan tindakan yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab,” kata Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, kepada sejumlah wartawan.
Pekan lalu Turki sempat menghadapi persoalan yang sama saat beberapa menteri dalam pemerintahan Erdogan dilarang berkampanye oleh dua kota di Jerman.
Ketegangan Turki dengan Eropa berisiko meluas sampai ke Denmark. Perdana Menteri Lars Lokke Rasmussen tengah meminta penundaan pertemuan dengan Perdana Menteri Turki Binali Yildirim pada bulan ini.
Prancis justru bersikap lain. Kementerian luar negeri negara tersebut mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk melarang pertemuan antara Casuvoglu dengan warga Turki di Prancis.
ANTARA
