Oleh : Indah Rahmawati Salam )*
Negara kurang ini, negara kurang itu. Banyak hal yang menjadi tuntutan kita kepada Negara. Hal ini menjadi wajar apabila didasari oleh motif kepentingan bangsa dan negara. Namun, apa kita sudah bersyukur dengan kondisi yang ada saat ini? Segala kemajuan dibidang pembangunan dan peningkatan layanan fasilitas umum hingga saat ini sedang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Namun tampaknya tidak semua orang menyadari kemajuan Indonesia di era Jokowi saat ini.
Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi dimulai, ada pihak-pihak yang selalu mengganggu Pemerintah dalam membangun Indonesia. Masyarakat cenderung lebih mudah terhasut oleh berita-berita tidak benar yang ditunjukkan kepada Pemerintah untuk merusak citra Jokowi. Hal ini terbukti dengan adanya pihak-pihak yang selalu menjaga bara api agar terus menyala di hati pendukung pihak yang tersakiti. Celakanya, hal tersebut terus reproduksi melalui berbagai media berbasis internet dengan memanfaatkan momentum kebebasan berpendapat yang cenderung kebablasan.
Kelompok tersebut terus membangun sentimen SARA seperti yang terjadi tahun 1998 dengan menargetkan etnis China. Isu tersebut diangkat lantaran dianggap yang paling berpeluang untuk membangkitkan memori kolektif yang dapat memicu kekacauan besar-besaran di setiap daerah. Melalui isu ini, konsentrasi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara otomatis akan terpecah. Kemudian mereka sengaja menciptakan benang merah antara etnis China dengan posisi politik Indonesia yaitu dengan negara Tiongkok. Modusnya, mereka menggoyang kredibilitas Presiden Jokowi dengan wacana yang mengaitkannya dengan negara Tiongkok yang merupakan negara komunis sehingga berpeluang menggiring opini yang menyatakan bahwa Jokowi adalah tokoh pro komunis. Mereka juga kembali mengangkat sejarah-sejarah yang menyinggung permasalahan PKI dan kembali menghubungkannya dengan kebijakan yang diambil Pemerintah karena dinilai condong kepada asing. Padahal melihat situasi saat ini, peran Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia telah mampu mengimbangi kekuatan lama yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat sehingga patut untuk diperhitungkan, termasuk oleh Indonesia. Yang paling parah adalah ketika kasus penistaan agama oleh Ahok dikait-kaitkan dengan Jokowi selama pelaksanaan Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid jumlahnya.
Tak hanya masyarakat, mereka juga mencoba untuk mengadu domba Presiden dengan TNI. Berbagai propaganda disebar mulai dari pujian setinggi langit kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang dianggap cocok menggantikan Joko Widodo sebagai presiden hingga isu Panglima TNI yang akan dicopot oleh Presiden Jokowi karena membela umat Islam. Isu-isu ini disebar melalui media massa dan sempat memecah masyarakat menjadi kubu Jokowi dan kubu Panglima TNI. Akibat isu ini bahkan banyak masyarakat yang sempat terprovokasi isu tersebut, walaupun pada akhirnya berhasil diklarifikasi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo melalui salah satu acara televisi.
Padahal apabila masyarakat lebih teliti, capaian yang dilakukan oleh Pemerintah ditengah serangan isu yang melanda Indonesia merupakan prestasi yang perlu diapresiasi. Arif Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), menegaskan bahwa keadilan ekonomi kini semakin membaik. Hal ini terbukti bahwa sepanjang 2015 – 2017 misalnya, pemerintahan Jokowi telah membebaskan 821.570 jiwa warga dari status miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Maret 2017 sebesar 10,64 persen, jauh di bawah Maret 2015 yang masih 11,22 persen. Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga makin berkurang. Seperti diindikasikan melalui rasio Gini, pada Maret 2017 tercatat 0,393. Padahal, pada Maret 2015 masih 0,408. Selama 18 tahun terakhir, tercatat bahwa tingkat pengangguran saat ini merupakan yang paling rendah. Jumlah siswa yang putus sekolah juga mengalami penurunan lebih dari 200 ribu siswa. Kualitas hidup juga mengalami peningkatan, seperti diindikasikan oleh angka harapan hidup yang menjadi 70,90 tahun pada 2016 dari 70,59 tahun pada 2014.
Hal itu juga didukung oleh laju kenaikan harga yang stabil, dengan inflasi yang konsisten di bawah 4 persen. Dengan membaiknya indikator-indikator tersebut, indeks kesengsaraan (misery index) masyarakat juga mengalami penurunan drastis dari posisi 14,3 pada tahun 2014 ke kisaran 8,63-9,53 selama masa pemerintahan Jokowi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin banyak masyarakat yang sudah mampu keluar dari zona kesengsaraan. Pembangunan di era Jokowi juga semakin dimaksimalkan, terbukti dengan meratanya pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Namun kembali lagi, karakteristik orang Indonesia yang mudah terprovokasi dan doyan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi menyebabkan informasi dan ujaran-ujaran kebencian semakin merajalela di dunia maya. Maraknya informasi negatif baik dalam bentuk tulisan, gambar atau sejenisnya yang mencoba menjatuhkan Pemerintah tentu saja mulai memengaruhi psikologis rakyat Indonesia terhadap Pemerintah. Tanpa menyadari bahwa berita dan gambar yang beredar memiliki belum terbukti kebenarannya. Kebebasan berpendapat yang difasilitasi kini justru diplintir untuk mengganggu dan menutup mata masyarakat terhadap segala prestasi Jokowi selama masa pemerintahannya.
Upaya para penganggu tampaknya tidak akan berhenti karena tujuannya adalah pada pelaksanaan Pilpres 2019 nanti. Pihak-pihak tersebut sengaja menciptakan provokasi guna menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga tercipta suasana kondusif di masyarakat dan terganggunya pembangunan berkelanjutan yang saat ini gencar dilaksanakan pemerintah. Untuk itu, masyarakat perlu membiasakan membaca dan bertukar informasi dengan lebih cermat lagi sehingga polemik dapat dihindari. Selain itu, masyarakat juga perlu bijak dalam menyikapi pembangunan, dengan terus mengawal pembangunan yang sedang berjalan dan mengapresiasi berbagai capaian program yang telah diupayakan Pemerintah dalam mengakselerasi pemerataan kesejahteraan.
)* Penulis merupakan mahasiswa IAIN Kendari
