Oleh : Sabby Kosay )*
Pemerintah melaksanakan pendekatan integratif di Papua. Langkah tersebut dilakukan agar semua program untuk mendamaikan konflik di Papua bisa diselaraskan, sehingga hasilnya akan lebih maksimal.
Kelompok separatis dan teroris serta Organisasi Papua Merdeka masih menjadi duri dalam daging di Bumi Cendrawasih. Mereka masih saja tidak terima atas pemerintahan Indonesia dan menuntut pembelotan. Padahal Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) sudah terjadi puluhan tahun lalu tetapi mereka tidak menerima hasilnya. Para separatis yang gagal move on akhirnya melakukan segala macam cara, termasuk kekerasan, demi menuntut terbentuknya Republik Federal Papua Barat.
Untuk mengatasi konflik maka pemerintah mengubah strategi. Jika dulu dengan cara spartan maka saat ini diubah dengan pendekatan humanis dan kesejahteraan. Diharap dengan perubahan ini maka KST akan melunak lalu menyerahkan diri dengan sukarela ke pangkuan ibu pertiwi.
Pendekatan yang integratif dilakukan agar makin maksimal hasilnya. Hal ini dinyatakan oleh Adriana Elisabeth, analis politik internasional. Dalam artian, jika ada perubahan dalam pendekatan maka harus secara terstruktur dan terintegrasi. Tujuannya agar program ini sukses besar.
Integrasi dalam program-program ini wajib dilakukan. Pertama, untuk membuat kebijakan pemerintah daerah sama dengan pemerintah pusat. Kedua, agar lebih berhasil karena ada kerja sama yang baik antara prajurit TNI, Polri, tokoh adat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan elemen masyarakat yang lain. Jika ada kekompakan maka kita optimis kelompok pemberontak akan membubarkan diri dengan sendirinya.
Perubahan pertama dalam pendekatan ke kelompok separatis adalah perubahan nama, dari Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz. Diharap dengan perubahan nama ini maka misi lebih cepat tercapai, yakni perdamaian di Papua dan Papua Barat.
Operasi damai Cartenz akan selesai pada akhir tahun 2022 dan diharap ketika selesai, maka perdamaian benar-benar terjadi alias tak ada kekerasan di Papua yang dilakukan oleh OPM atau KST. Operasi ini akan menerjunkan 1.824 aparat keamanan dan tujuannya untuk mengamankan serta mendamaikan Papua.
Selain operasi damai Cartenz ada pula operasi Rasaka (Rastra Samara Kasih) Cartenz. Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menyatakan bahwa jika Operasi Damai Cartenz dilakukan di 5 wilayah yang rawan serangan KST (seperti di Intan Jaya), maka Operasi Rasaka dilakukan di 23 wilayah zona aman.
Dalam artian, Polri tak hanya fokus mencegah kerusuhan di daerah yang rawan konflik di Papua tetapi juga menjaga daerah damai, sehingga tidak ada serangan dari anggota KST atau OPM. Pencegahan memang lebih baik daripada pengobatan, bukan? Diharap dengan pengamanan ini maka akan memaksimalkan proteksi sehingga KST tidak berani menyerang, karena ada banyak prajurit yang berjaga di tiap kota atau kabupaten Papua. Selain itu integrasi antara kedua operasi ini akan lebih maksimal dalam mendamaikan Bumi Cendrawasih.
Masyarakat jangan khawatir mengenai banyaknya anggota TNI dan Polri di wilayah Papua. Ini bukanlah mengubah Papua menjadi daerah operasi militer seperti yang dulu diberlakukan di tanah rencong. Ingatlah bahwa aparat keamanan adalah sahabat rakyat dan tugas mereka adalah melindungi masyarakat.
Integrasi dalam misi perdamaian Papua harus dilakukan agar sukses besar. Semua perlu menjaga kekompakan agar tidak terjadi serangan lagi dari KST. Masyarakat juga membantu aparat untuk memberikan informasi, agar KST dengan mudah ditemukan markasnya lalu dibubarkan.
Untuk mengatasi masalah pertikaian di Papua dan Papua Barat maka strateginya diganti menjadi operasi yang terintegrasi. Diharap misi ini akan meningkatkan kekompakan antara ptajurit TNI dan Polri serta makin mengakankan Bumi Cendrawasih dari serangan KST.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya
