Oleh : Alfisyah Dianasari )*
Bantuan langsung tunai (BLT) dinilai mampu menjadi bantalan sosial bagi masyarakat sehingga daya belinya akan bertambah. Di sisi lain program BLT juga mampu mengatasi inflasi yang mengancam di tengah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pemerintah didorong untuk fokus memitigasi dampak dari penyesuaian harga BBM bersubsidi. Skema penyaluran BLT yang dilakukan oleh pemerintah harus dibuat sebaik mungkin agar tepat sasaran. Hal tersebut diharapkan mampu mengatasi dampak inflasi dan bisa meyakinkan para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi, menyatakan PBNU sangat memaklumi kebijakan penyesuaian harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan memang kebijakan tersebut harus diambil dan sudah sangat sesuai dengan asas kemaslahatan rakyat.
KH Ahmad menambahkan, bagaimanapun juga pemerintah perlu fokus untuk melakukan mitigasi atas dampak penyesuaian harga BBM tersebut. Maka dari itu, Kiai Fahrur Rozi menegaskan bahwa harus ada pengawalan agar penyaluran BLT BBM bisa dijamin tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Menurutnya, dalam Fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang yang kurang mampu. Maka ketika pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada orang-orang tidak mampu dan lebih berhak, serta demi kemaslahatan, PBNU sepenuhnya mendukung.
BLT akan sangat membantu bagi orang-orang yang pendapatannya sangat kurang. Sementara itu, pengalihan subsidi juga diarahkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, di mana kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang. Masyarakat harus mulai berhemat dan bijak untuk mendahulukan mana yang lebih penting.
PBNU sendiri juga akan menjadi pionir yang mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan-kebijakan yang diberlakukan justru tidak merugikan keberlangsungan bangsa ini.
Ditambahkannya, PBNU mengajak masyarakat untuk menjaga negeri ini agar tidak menjadi negara gagal. Jika utang terlalu besar dan subsidi terus-menerus diambil dari utang, Indonesia bisa menjadi bangkrut dan menjadi beban bagi para generasi penerus.
Terkait dengan validasi data penerima BLT BBM, menurutnya juga sangat penting untuk terus dipastikan dan dipantau. Selain itu, Gus Fahrur juga mengimbau bahwa pemerintah bisa saja melibatkan ormas dalam pengawasan penyaluran BLT BBM.
Dalam penyaluran bansos, validasi data merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah juga harus terus mengkalkulasi agar dapat mengantisipasi dampak dari penyesuaian harga BBM. Untuk hal ini pemerintah bisa melibatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan agar tidak satu pihak saja yang memonopoli dan dapat memonitor penyaluran BLT agar tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Direktur SKSG Universitas Indonesia (UI), Athor Subroto menyatakan bahwa kalkulasi mengenai BLT BBM sudah diperhitungkan dengan sangat baik oleh pemerintah.
Tim ekonomi dari pemerintah tentu sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak masyarakat tidak kehilangan daya beli. Adanya penyesuaian harga BBM, harga kebutuhan pokok juga akan terdampak. Sehingga diperlukan perhitungan yang baik serta penyaluran BLT BBM yang tepat untuk menangani risiko inflasi yang mungkin akan terjadi.
Dampak dari inflasi juga harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya program pemberian BLT dari pemerintah. Kucuran BLT inilah yang diharapkan akan menjadi penyeimbang di saat inflasi.
Dan tidak menutup kemungkinan jika memang BLT yang disalurkan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target, para investor juga akan lebih percaya untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.
Pada kesempatan berbeda, pengamat kebijakan publik, Sirojudin Abbas menilai bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait percepatan penyaluran BLT BBM. Ia mengapresiasi kepada pemerintah yang telah meningkatkan kualitas penyaluran BLT BBM yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan BLT Covid lalu.
Abbas juga mengingatkan kembali bahwa masalah penyesuaian harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan masalah global dan merupakan situasi yang tidak bisa dihindarkan. Dirinya berharap agar masyarakat dapat memberikan dukungan pada pemerintah yang sudah berupaya keras dalam mengatasi masalah saat ini.
BLT yang dibagikan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan dan buruh untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan harga BBM.
Daya beli masyarakat harus terus dijaga, sehingga para pelaku usaha dapat tetap memproduksi barang tanpa khawatir akan adanya penurunan daya beli dari masyarakat.
Pendistribusian BLT BBM kepada masyarakat juga harus disertai dengan pengawasan agar bantuan tersebut bisa ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan terjaganya daya beli masyarakat, masalah inflasi di tanah air bisa diatasi.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
