BPKN Dukung Langkah BGN Evaluasi Seluruh Program MBG Selama Ramadan 2026
Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mendukung langkah evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) selama Ramadan 2026.
Evaluasi ini meliputi pembenahan kemasan makanan, penyesuaian komposisi gizi, peningkatan sistem distribusi, serta penguatan transparansi anggaran. Ini penting guna memastikan program pemenuhan gizi nasional tetap berjalan sesuai standar kesehatan dan prinsip perlindungan konsumen.
Ketua BPKN, Mufti Mubarok, mengatakan Program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.
“Evaluasi ini adalah langkah korektif yang penting agar Program MBG benar-benar menjamin pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi penerima manfaat,” ujar Mufti di Jakarta.
Pelaksanaan MBG selama Ramadan, BGN menyesuaikan pola distribusi dengan menyediakan paket makanan yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga asupan gizi tetap terpenuhi meski pola konsumsi masyarakat berubah.
“Kualitas kemasan juga diperkuat guna memastikan keamanan pangan selama proses pengiriman dan penyimpanan. Komposisi menu dievaluasi juga agar tetap memenuhi standar gizi nasional,” katanya.
BPKN mengungkapkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan tata kelola anggarannya.
“Program MBG harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Hak konsumen atas informasi yang jelas, keamanan produk, serta kualitas makanan harus dijaga,” imbuh Mufti.
BPKN juga mendorong BGN untuk terus melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sekolah, dan lembaga pengawas, dalam proses evaluasi dan perbaikan program.
“Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif dan, tapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, jadi diperlukan lembaga pengawas BGN atau semacam dewan pengawas,” ucap Mufti.
Menurutnya, komitmen terhadap standar gizi, keamanan pangan, dan transparansi anggaran akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional.
“Pengawasan yang konsisten, sangat penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program,” pungkasnya.
Evaluasi yang dilakukan BGN mencakup aspek kemasan makanan, komposisi gizi, hingga transparansi penggunaan anggaran, guna memastikan Program MBG berjalan sesuai standar kesehatan dan tepat sasaran.
Dengan evaluasi MBG Ramadan 2026 ini, pemerintah dinilai menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan mutu layanan publik sekaligus memperkuat sistem perlindungan konsumen di sektor pangan. [*]
