Oleh : Suhaeri )*
Perwakilan Nelayan dari seluruh Indonesia menghadap presiden Joko Widodo untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang diperlukan untuk kesejahteraan Nelayan, salah satunya perlu adanya institusi yang ikut menstabilkan harga komoditas ikan.
Pihaknya menuturkan “Bila perlu bisa diadakan semacam ‘Bulog’ di sektor Nelayan,” menurut Rohimin dalam sambutannya saat acara silaturahim di Istana Negara Jakarta. Selasa (22/1/2019)
Menurut Rohimin, lembaga seperti Bulog memang diperlukan untuk mengupayakan kestabilan harga pada saat ikan melimpah. Selain itu, dirinya juga menuturkan bahwa perizinan bagi Nelayan untuk melaut juga perlu diperbaiki.
Dalam acara silaturahim Presiden bersama Nelayan tersebut, dirinya juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan, antara lain Bank Mikro Nelayan dan asuransi Nelayan.
Dalam rangkaian acara yang sama, Presiden Jokowi juga menyampaikan agar para Nelayan dan Pengusaha perikanan dapat memanfaatkan pinjaman dari Bank Mikro Nelayan. Dirinya juga menyampaikan bahwa acara tersebut diselenggarakan untuk mengetahui peluang yang dapat digunakan bagi perbaikan kebijakan pemerintah.
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo meminta agar para Nelayan memanfaatkan dana pinjaman yang telah dipersiapkan.
Beliau juga menyatakan bahwa sebanyak Rp 132 milliar dana Bank Mikro Nelayan sudah tersalurkan dan digunakan nelayan serta usaha perikanan. Sementara itu, target penyaluran dana pinjaman Bank Mikro Nelayan sebesar Rp 975 miliar. Jokowi juga mengingatkan agar para Nelayan untuk bijak dalam menggunakan dana pinjaman dan tidak digunakan untuk membeli produk konsumtif.
Kesejahteraan Nelayan dinilai makin membaik seiring dengan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan selama pemerintahan Joko Widodo. Hal itu menjadi bukti bahwa program pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil mendorong perbaikan kehidupan nelayan di Indonesia.
Disisi lain kebijakan pemerintah yang tegas untuk memberantas kejahatan di sektor perikanan dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia telah membuahkan hasil. Hal ini ditunjukkan dari stok ikan dan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap yang meningkat.
Ribuan kapal ikan dari negara asing ilegal telah menguras kekayaan laut Indonesia selama puluhan tahun. Armada kapal asing tersebut menjalin kerjasama dengan mafia kelas kakap di dalam negeri yang juga melakukan praktik kotor mengeruk ikan di perairan Indonesia.
Menurut Ekonom Faisal Basri, kebijakan pemerintahan era Jokowi di sektor perikanan berdampak positif untuk para nelayan dan ekspor impor Indonesia. Selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan penenggelaman kapal asing ilegal yang tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera memberikan hasil nyata.
Pada 2015, Indonesia berhasil surplus perdagangan ikan dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara
Tentu sungguh sangat ironis apabila Indonesia sebagai negara maritim memiliki peranan yang sangat kecil pada sektor perikanan di negerinya sendiri. Dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia, penegakkan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun pasti akan terus meningkat.
Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud lantaran kekayaan laut Indonesia berhasil lebih banyak dimanfaatkan sendiri. Sebaliknya perampokan ikan oleh kapal – kapal asing bisa ditekan secara signifikan.
Hal tersebut terlihat dari peningkatan stok ikan nasional dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton pada 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016.
Peningkatan tersebut terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang. Pertumbuhan sub sektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi daripada sektor induk pertanian.
Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan untuk melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan untuk menjaga kesinambungan sumber daya laut. Nelayan – Nelayan kecil lebih mudah menangkap ikan. Ikan yang ditangkap lebih dekat dari pantai dan ukurannya lebih besar.
Faisal juga menuturkan, bahwasanya kesejahteraan petani cenderung meningkat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga hasil tangkapan dengan harga berbagai kebutuhan yang dibeli oleh nelayan.
Tentunya sebagai negara dengan luas laut yang meliputi dua pertiga dari keseluruhan luas Indonesia, Nelayan harus berdaulat. Oleh karena itu berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian Nelayan mesti diupayakan.
Seperti program Bank mikro yang diluncurkan pemerintah. Para Nelayan juga menilai bahwa program tersebut telah membantu meningkatkan usaha mereka. Hal tersebut disampaikan para Nelayan dan petambak saat bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo.
Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim sektor perikanan dalam empat tahun pemerintahan Jokowi terus mengalami perbaikan. Terbukti sumbangsih sektornya dalam PDB setiap tahun mengalami peningkatan.
Susi juga menjelaskan, bahwa pada 2014 sektor perikanan menyumbang PDB Rp 245,48 triliun, pada 2014 naik menjadi Rp 288,9 triliun, pada 2016 sebesar Rp 317 triliun dan pada 2017 mencapai 349,4 triliun.
Sehingga data tersebut tentu mampu menepis anggapan bahwa sektor perikanan di Indonesia melemah, padahal PDB dan pertumbuhannya terus naik secara signifikan.
Susi juga memperkirakan bahwa sumbangsih ke PDB akan kembali meningkat dikarenakan pada kuartal II 2018 telah menghasilkan Rp 187 triliun. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengembalikan kejayaan sektor perikanan. Salah satu yang fenomenal adalah pemberantasan ilegal fishing secara tegas yang tidak pernah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.
Dengan pemberantasan ilegal fishing itu, terbukti bahwa produksi perikanan dalam negeri mengalami peningkatan, nilai ekspor Indonesia juga meningkat serta secara bersamaan meningkatkan kesejahteraan Nelayan.
)* Penulis adalah mahasiswa Perikanan Universita Haluoleo
