Bupati Kaimana: DOB untuk pemerataan dan percepatan pembangunan di Papua
Bupati Kaimana Freddy Thie mengemukakan bahwa pembentukan sejumlah daerah otonomi baru (DOB) di Papua, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diperlukan dalam rangka mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Bupati Freddy yang dihubungi dari Manokwari, Jumat, mengatakan jajarannya bersama DPRD, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat sudah duduk bersama dan menyepakati bahwa DOB merupakan sebuah komitmen seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kaimana, Papua Barat.
“Beberapa waktu lalu kami sudah duduk bersama dan membahas soal DOB. Kami sudah sepakat mendukung DOB karena tujuannya mulia untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat tidak saja di Kabupaten Kaimana, tetapi juga di seluruh Provinsi Papua Barat,” kata Freddy. Menurut ia, Pemkab, DPRD dan masyarakat adat Kabupaten Kaimana juga telah menyatakan dukungan terhadap pembentukan DOB di Papua Barat saat pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Jakarta pada Rabu (7/9).
“Secara prinsip tujuan dari DOB itu merupakan satu langkah yang baik untuk menghadirkan perubahan di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, kita semua sepakat mendukung,” kata Bupati Freddy yang akrab disapa Kaibus.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab, DPRD dan Dewan Adat Kaimana, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengapresiasi dukungan dari seluruh komponen terhadap usulan pembentukan DOB di Papua, khususnya di wilayah Papua Barat. “Saya sungguh apresiasi aspirasi yang disampaikan oleh seluruh komponen masyarakat Kaimana. Tentu ini akan kita kawal terus demi kemajuan masyarakat di tanah Papua, khususnya Papua Barat,” kata Waterpauw, purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal Polisi.
Salah satu calon DOB di Papua Barat yang kini sedang digodok oleh DPR RI adalah Provinsi Papua Barat Daya. Tidak itu saja, masyarakat dari wilayah adat Domberay yang mencakup Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama juga menghendaki membentuk satu provinsi baru dengan harapan pembangunan di daerah itu tidak tertinggal jauh dibanding dari lain di Papua.
