Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar Dukung DOB Papua Murni untuk Kesejahteraan Rakyat

Rencana Pemerintah yang akan melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah, kali ini dukungan dari Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Tonny Tesar. Menurutnya dukungan itu mutlak diberikan karena DOB Papua murni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Hal itu disampaikan Tonny kepada Tribun-Papua.com, usai mengikuti Rapat Kerja Daerah Bupati dan Wali Kota Se-Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Suni, Jalan Baru Pasar Lama Abepura, Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (15/6/2022). “Kami melihat DOB ini berkaitan dengan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, dan ini harus dilaksanakan,” terangnya.

Lebih lanjut Tonny mengatakan, selain persoalan percepatan pembangunan di Tanah Papua ini, pemekaran dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang. Kemudian soal anggaran, Tonny mengatakan, jangan dipersoalkan, karena itu urusan pemerintah pusat yang nantinya akan membagikan. “Bukan pemekaran terus mau cari uang sendiri, tetapi negara berupaya mendapatkan hasil dan sumber daya yang ada di Papua. Kita tinggal menikmati,” jelasnya.

Tonny pun mencontohkan sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Misalnya Pulau Jawa ada beberapa provinsi. Padahal luas daerahnya lebih kecil disbanding Papua. Kemudian mereka menggunakan APBN dan APBD paling sedikit Rp 40 Triliun. Sementara untuk DKI saja hampir Rp 100 triliun. Jumlah itu lebih besar dibandingkan Papua yang hanya sekitar 17 atau 18 Triliun setiap tahunnya. “Kenapa, karena kita hanya ada 2, yaitu provinsi Papua dan Papua Barat. Maka yang kita gunakan baru Rp 35 Triliun dengan jumlah yang ada bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan pulau jawa untuk mempercepat pembangunan,” jelasnya.

Selain itu, soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Toni, tidak perlu dipikirkan. Karena justru yang perlu dilakukan itu bagaimana memberikan ruang untuk masyarakat agar mereka bisa mendapatkan pelayanan yang baik, dan lebih sejahterah lagi. Oleh sebab itu, soal DOB Papua prinsipnya diikuti saja sesuai kebijakan pemerintah pusat, dan semua dukungan pro dan kontra akan akan dikaji.

“Bapak Gubernur juga sudah memberikan statemen hari ini bahwa pemekaran itu beliau yang dorong duluan, 7 wilayah adat di dorong sekaligus. Maka itu kita ikuti, mudah-mudahan pemekaran ini sesuai harapan untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat,” jelasnya. Sementara Soal pro dan kontra, dikatakannya, itu hal biasa di tengah masyarakat. Karena tidak mungkin mengajak masyarakat untuk 1 hati. Pasti dinamika itu harus dihargai. (*)