SENTANI – Bupati Pegunungan Bintang (Pegubin), Spey Yan Bidana menandatangani pernyataan sikap dari hasil rapat khusus percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat Papua. Dalam rapat khusus diinisiasi oleh Asosiasi Kepala Daerah Tabi Saireri di salah satu hotel di Kabupaten Jayapura, hadir pejabat dan kepala daerah dari lima wilayah adat Papua, antara lain wilayah Adat Tabi, wilayah Adat Saireri, wilayah Adat Lapago, wilayah Adat Mepago, dan wilayah Adat Anim Ha.
Tujuh point pernyataan sikap tersebut, pada point pertama yaitu Mendukung dan Berkomitmen Melaksanakan Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 guna Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan Wilayah Adat. “Jadi tanda tangan itu untuk menyetujui prosesnya, kami seluruh bupati menyetujui dan segera disidangkan, ” katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, (10/6/2022).
Spey mengatakan, rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) lebih berdampak positif. Melalui DOB itu, lanjut Spey, akan ada peluang kerja bagi Orang Asli Papua (OAP) baik di lingkungan birokrasi, politik, kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan usaha sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. “Dulu saat mekarkan kabupaten itu orang menolak. Tapi sekarang saya jadi bupati dari sebuah perjuangan dan salah satunya kaka John Tabo, dulu diancam, tetapi tetap berjuang untuk masa depan tanah ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut orang nomor satu di Kabupaten Pegunungan Bintang ini, langkah tersebut sangat baik untuk duduk dan bicara sebagai kesatuan dalam pemerintahan yang sah dan sedang berjalan. Menurutnya, pemerintah saat ini hanya berpusat pada Provinsi Papua, sehingga dalam pelaksanaan anggaran pun terbatas. Dengan adanya wilayah baru, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan maka ada banyak tokoh dan pemimpin baru masuk di dalam struktur pemerintahan tersebut.
“Saya sangat mendukung hal ini. Pemerintah ini membuat kebijakan pasti demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Apalagi rencana pemekaran itu untuk mempercepat pembangunan jalan, tersedianya infrastruktur, konektivitas, dan energi listrik. Secara khusus di Pegubin, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu demonstrasi. Ia menjelaskan anggaran sebesar satu triliun, pemerintah Pegubin hanya dapat membagi satu miliar yaitu pembangunan dan sisanya untuk pendidikan dan kesehatan. (*)
