Oleh: Indah Rahmawati Salam )*
Selama periode tiga tahun masa jabatan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas nasional. Ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung kesuksesan program Nawacita yang telah dicetuskan pada Kabinet Kerja. Program prioritas pembangunan infrastruktur ini sengaja direalisasikan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan konektivitas tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan berbagai sektor seperti peningkatkan daya saing, pembangunan dari pinggiran, mendukung ketahanan pangan dan air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pada kawasan permukiman. Semua itu akan bermuara pada penyerapan tenaga kerja yang terbuka lebar, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan antardaerah.
Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur pada masa Pemerintahan Kabinet Kerja terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan keseriusan Presiden Jokowi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dana pembangunan infrastruktur pada masa awal pemerintahan Jokowi tahun 2015 melenting dari Rp206,6 triliun menjadi 290,3 triliun atau 13,1% dari belanja APBN. Artinya, ada lonjakan hingga 40 persen dari pemerintahan sebelumnya yang dijabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kenaikan anggaran infrastruktur pun terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp313,5 triliun. Hingga pada tahun 2017 peningkatan ongkos pembangunan infrastruktur mencapai 18,6% dari total belanja APBN yakni Rp387,7 triliun atau naik 22,3% dari APBN 2016. Ambisi Presiden Jokowi untuk konsisten dalam mengebut pembangunan infrastruktur juga dapat dilihat dari besaran anggaran infrastruktur tahun 2018 yang diperkirakan mencapai Rp409 triliun terdiri atas infrastruktur ekonomi sebesar Rp395,1 triliun, infrastruktur sosial Rp9 triliun, dan dukungan infrastruktur Rp4,9 triliun.
Presiden Jokowi tentu mempunyai alasan yang jelas untuk memilih fokus pada pembangunan infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang tidak segera digenjot dengan baik, hanya akan memberikan implikasi pertumbuhan ekonomi tetap berkutat di kisaran 5-6 persen per tahun seperti yang terjadi selama ini. Sementara apabila infrastruktur di berbagai pelosok nantinya mulai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, harapan pertumbuhan ekonomi bisa naik mencapai kisaran 7-8 persen per tahun. Fakta yang mendukung capaian program tersebut adalah situasi Indonesia yang masih miskin infrastruktur, terutama di luar pulau Jawa. Fenomena itu diantaranya meliputi jalan nasional atau tol yang minim, pelabuhan dan bandara yang minim, hingga listrik yang belum bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, biaya logistik menjadi mahal.
Walaupun banyak yang memandang sebelah mata terhadap capaian rencana program yang telah ditetapkan pemerintahan saat ini, Jokowi tetap bersikeras mewujudkan asa besar masyarakat Indonesia yang dibuktikan dengan tidak hanya menerbitkan kebijakan tetapi juga terus mengawal pelaksanaannya di lapangan. Presiden Jokowi mencontohkan telah mengeluarkan kebijakan penyediaan infrastruktur, kemudahan dalam memulai berbisnis, penyederhanaan perizinan, penghilangan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan, bandara, jalan-jalan dan lainnya. Sikap tersebut sangat selaras dengan implementasi program peningkatan pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung hingga periode ini.
Dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur ke luar Jabotabek dan Jawa, pemerintah dapat menciptakan akses transportasi darat, laut, dan udara yang lebih baik. Pergerakan manusia dan barang menjadi semakin murah. Biaya logistik bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga harga barang dan jasa menjadi lebih kompetitif di pasaran. Melalui proses distribusi barang yang lancar, otomatis akan membuat perekonomian di sektor UKM akan berjalan dengan baik pula. Apalagi, pembangunan infrastruktur akan berjalan beriringan dengan pertumbuhan di sektor pariwisata. Jika pertumbuhan sektor pariwisata berkembang dengan dukungan infrastruktur di sekitarnya, tentu kegiatan UKM di sekitarnya akan turut terdampak positif, karena penduduk di sekitarnya bisa mendapatkan keuntungan pasar seiring dengan banyaknya wisatawan yang berdatangan di wilayah tersebut.
Melalui Laporan Nota Keuangan RAPBN 2018 yang dibacakan Presiden Jokowi, keberhasilan pemerintahan Kabinet Kerja sangat gamblang terlihat, terutama dalam mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan jalan, bandara, hingga jalur kereta api dapat direalisasikan secara nyata pada pemerintahan yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Presiden Jokowi mengatakan, berbagai target di bidang infrastruktur banyak yang sudah berhasil dicapai pada periode 2015-2016. ’’Pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang sepanjang 7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta pembangunan jalur kereta baru sepanjang 1996 kilometer. Diharapkan bisa membuka akses ekonomi yang lebih luas”.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, dari segi konektivitas, target pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga tahun 2019 adalah melalui penambahan panjang jalan baru sepanjang 2.600 km. Pembangunan tersebut banyak dilakukan di kawasan timur Indonesia seperti di Trans Kalimantan, Trans Papua, jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan NTT dimana hingga tahun 2017 sudah terbangun 2.623 km atau telah melebihi target yang sudah direncanakan. Salah satunya pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan dengan panjang mencapai 1.921 km yang ditargetkan rampung pada tahun 2019, saat ini sudah berhasil ditembus sepanjang 1.588 km. Sementara untuk target pembangunan jembatan sepanjang 29.859 meter, sudah terbangun sepanjang 25.149 meter hingga Oktober 2017. Terkait target pembangunan jalan tol periode 2015-2019 sepanjang 1.000 km, pada akhir tahun 2017 akan selesai sepanjang 568 km. Namun, pemerintah optimis dapat menyelesaikan proyek jalan tol mencapai 1.851 km pada tahun 2019.
Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, pemerintah menargetkan pembangunan 65 bendungan di berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan yang diproyeksikan akan menambah tampungan air Indonesia sebesar 19,1 miliar m3. Pembangunan bendungan memiliki efek yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik serta memiliki potensi pariwisata. Dalam kurun waktu 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi hingga tahun 2017, pembangunan telah dalam proses sebanyak 39 bendungan, dimana 30 bendungan diantaranya merupakan bendungan yang mulai dibangun sejak akhir tahun 2015. Sementara bendungan yang sudah selesai digarap hingga saat ini ada 7 buah, yakni Bendungan Rajui, Jatigede, Bajulmati, Nipah, Titab, Paya Seunara, dan Teritib. Dua bendungan lagi ditargetkan selesai pada tahun 2017 yaitu Bendungan Raknamo di NTT dan Tanju di NTB.
Sementara untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, dilakukan penambahan luas layanan irigasi bendungan dari yang awalnya 761.542 Ha (11%) menjadi 859.626 Ha (12,9%), peningkatan tampungan air sebesar 1.031 juta m3, penambahan pasokan air baku sebesar 5 m3/dtk, dan potensi energi sebesar 112 MW. Selain bendungan, dalam periode tiga tahun ini juga telah terbangun jaringan irigasi permukaan seluas 529.335 hektar dari total 1 juta hektar yang ditargetkan selama lima tahun.
Pemerintah juga membangun infrastruktur permukiman dan sanitasi serta persampahan. Di sektor infrastruktur permukiman, dari target tambahan pasokan air minum 34.319 liter/detik hingga tahun 2019, dalam tiga tahun ini telah mencapai 16.117 liter/detik. Sementara dalam tiga tahun target infrastruktur sanitasi dan persampahan yang bisa melayani 12,1 juta kepala keluarga, telah mencapai 7,7 juta kepala keluarga. Untuk penataan kawasan permukiman yang ditargetkan bisa tertangani seluas 38.431 hektar, hingga tahun 2017 ini telah ditangani seluas 6.763 hektar atau 17,55 persen. Di samping itu, realisasi Program Satu Juta Rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam tiga tahun telah dibangun sebanyak 2,2 juta unit rumah dimana 15% pendanaannya berasal dari stimulan APBN.
Guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pemerintah pun membuat program pembangunan pembangkit listrik 35000 MW yang akan dicapai hingga 2019. Hal ini tentunya akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik. Dengan tambahan jumlah kapasitas pembangkit beserta jaringan transmisinya, kebutuhan listrik nasional akan tercukupi sehingga rasio elektrifikasi pada tahun 2019 dapat mencapai 97%. Pembangunan pembangkit listrik ini tersebar di mana-mana, terutama di wilayah produksi tambang.
Melihat penjelasan di atas dan kondisi riil yang ada, tampak keseriusan Pemerintah Jokowi-JK dalam mengejar target pembangunan nasional pada masa jabatannya melalui berbagai upaya pembenahan di seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas program yang hendak dicapai pemerintah, perlu didukung oleh rakyat di segala penjuru NKRI secara serentak. Keberhasilan program ini dapat menghantarkan perekonomian Indonesia ke arah fondasi yang kokoh untuk bergerak lebih kencang. Lebih jauh lagi mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju.
)* Penulis adalah Mahasiswa IAIN Kendari, Aktif dalam Kajian Pancasila.
