Oleh: Haikal Putra )*
Capaian program rumah subsidi sepanjang 2025 menegaskan arah kebijakan pemerintah yang secara konsisten berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah tantangan backlog perumahan nasional yang masih besar, pemerintah menunjukkan keseriusan melalui peningkatan kuota, penyederhanaan regulasi, serta penguatan pembiayaan yang berkelanjutan. Program perumahan rakyat tidak hanya diposisikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen strategis pemerataan kesejahteraan dan penggerak ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan persoalan perumahan sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa masih puluhan juta rakyat Indonesia belum memiliki rumah layak, sehingga negara wajib hadir dengan kebijakan yang konkret dan terukur.
Menurut Presiden, kekayaan nasional yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara lebih baik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil. Oleh karena itu, percepatan program rumah subsidi dipandang sebagai bagian dari koreksi tata kelola pembangunan agar lebih adil dan merata.
Komitmen tersebut tercermin dari keputusan pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit pada 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menilai kebijakan ini sebagai tonggak penting dalam sejarah program perumahan nasional. Ia menegaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan yang terbesar sejak FLPP dijalankan dan menjadi bukti keberanian pemerintah mengambil langkah progresif dalam waktu singkat sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo.
Maruarar menjelaskan bahwa program rumah subsidi dirancang tidak hanya untuk menyediakan hunian layak, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Setiap unit rumah yang dibangun melibatkan tenaga kerja langsung dan menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan di sektor bahan bangunan, logistik, hingga usaha kecil di sekitar kawasan perumahan. Dengan skala pembangunan ratusan ribu unit, efek berganda yang dihasilkan dinilai signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Lebih jauh, Maruarar menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut, termasuk tumbuhnya pengembang-pengembang lokal yang berasal dari lapisan masyarakat bawah. Ia memandang kebijakan rumah subsidi telah membuka ruang mobilitas ekonomi, di mana pelaku usaha kecil dapat naik kelas dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan. Fenomena ini dipandang sebagai bukti bahwa distribusi ekonomi melalui sektor perumahan berjalan secara nyata dan inklusif.
Dari sisi implementasi, data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat narasi keberhasilan tersebut. Hingga akhir 2025, penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp34,64 triliun.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak 2010. Meski belum sepenuhnya mencapai target 350 ribu unit, realisasi hampir 80 persen dinilai sebagai prestasi besar di tengah dinamika ekonomi nasional.
Komposisi penerima manfaat FLPP juga mencerminkan sasaran kebijakan yang tepat. Mayoritas rumah subsidi dinikmati oleh pekerja swasta dan wiraswasta, disusul aparatur sipil negara serta anggota TNI dan Polri. Peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa akses kepemilikan rumah semakin terbuka luas. Secara wilayah, distribusi penerima manfaat yang merata di berbagai provinsi menegaskan upaya pemerintah untuk menghadirkan keadilan spasial dalam pembangunan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa program rumah subsidi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat. Ia memandang kepemilikan rumah sebagai fondasi penting bagi kualitas hidup, rasa aman, dan masa depan keluarga. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga pada kualitas lingkungan permukiman.
AHY menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo menekankan pentingnya penataan kawasan permukiman secara menyeluruh, mulai dari tingkat rumah hingga skala wilayah. Penataan yang terencana, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau dan tata ruang yang baik, dipandang sebagai kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kepadatan penduduk, terutama di kawasan perkotaan. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan perumahan berjalan optimal dan berkelanjutan.
Berbagai kebijakan pendukung turut memperkuat efektivitas program rumah subsidi. Pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mempercepat dan menggratiskan proses Persetujuan Bangunan Gedung, serta menjaga suku bunga FLPP tetap di angka 5 persen. Rangkaian kebijakan ini mencerminkan keberpihakan negara yang tidak berhenti pada retorika, tetapi diwujudkan dalam langkah-langkah konkret.
Secara keseluruhan, capaian rumah subsidi 2025 menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dukungan kebijakan dari Kementerian PKP, serta orkestrasi lintas sektor di bawah koordinasi Menko Infrastruktur, program perumahan rakyat berkembang menjadi instrumen strategis negara. Tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga menghadirkan harapan, stabilitas sosial, dan fondasi kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
